Pasbar, fativa.id – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menerima kunjungan studi tiru Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam rangka mempelajari penerapan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) berbasis Posyandu hingga tingkat nagari dan jorong.
Kunjungan tersebut menjadi upaya memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat melalui Posyandu yang terintegrasi.
Rombongan Kabupaten Pasaman disambut Ketua TP-PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Pasaman Barat Sifrowati Yulianto, didampingi Ketua Bidang IV TP-PKK Pasaman Barat Erisa Dody San Ismail, jajaran TP-PKK, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Aula Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat, Kamis (5/11/2026).
Ketua Tim Pembina Posyandu Pasaman Barat Sifrowati Yulianto menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum bagi kedua daerah yang memiliki hubungan historis sebagai kabupaten induk dan daerah pemekaran untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, serta praktik baik dalam penyelenggaraan pelayanan dasar masyarakat.
Dijelaskan, penerapan enam bidang SPM membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, pemerintah nagari hingga masyarakat.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar berbagai kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dapat diidentifikasi, dipetakan, dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai bidang kewenangannya.
“Melalui penerapan enam bidang SPM, Posyandu diharapkan menjadi pusat pelayanan masyarakat yang lebih terpadu. Kader memiliki peran strategis dalam mendata, mengidentifikasi, dan menyampaikan berbagai persoalan serta kebutuhan masyarakat kepada perangkat daerah terkait,” ujar Sifrowati.
Ditambahkan, peran kader Posyandu saat ini tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga diperluas untuk membantu mengidentifikasi berbagai kebutuhan dasar masyarakat di lingkungan masing-masing.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat jangkauan pelayanan dasar sekaligus mendukung percepatan pencegahan dan penurunan angka stunting melalui pendampingan masyarakat secara berkelanjutan.
Adapun enam bidang SPM yang menjadi fokus penerapan meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), dan sosial.
Pada bidang kesehatan, pelayanan mencakup seluruh siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, usia produktif hingga lanjut usia. Kegiatannya meliputi imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak, pencegahan stunting, serta penguatan Integrasi Layanan Primer (ILP) melalui Posyandu.
Bidang pendidikan diarahkan pada identifikasi kebutuhan pendidikan anak usia dini (PAUD), pencegahan anak putus sekolah, serta edukasi keluarga mengenai pentingnya pendidikan dan tumbuh kembang anak.
Sementara itu, bidang pekerjaan umum mencakup pendataan kebutuhan infrastruktur dasar, seperti akses air minum layak, sanitasi, pengelolaan sampah, dan drainase.
Pada bidang perumahan rakyat, pendataan meliputi rumah tidak layak huni (RTLH), kebutuhan perbaikan rumah, fasilitas sanitasi, dan jamban sehat. Bidang Trantibumlinmas mencakup dukungan terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan, kesiapsiagaan bencana, serta perlindungan kelompok rentan.
Adapun bidang sosial difokuskan pada identifikasi dan penanganan masyarakat yang membutuhkan pelayanan serta perlindungan sosial.
Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Pasaman Lusi Welly Suhery menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas sambutan serta penerimaan yang diberikan Ketua Tim Pembina Posyandu Pasaman Barat beserta seluruh jajaran.
Dia berharap kunjungan tersebut dapat mempererat silaturahmi, memperkuat sinergi antardaerah, sekaligus menjadi sarana bertukar wawasan dan pengalaman dalam mengembangkan pelayanan Posyandu serta penerapan enam bidang SPM.
Usai pertemuan dan diskusi, rombongan Kabupaten Pasaman melanjutkan kunjungan lapangan ke Posyandu Ophir Barat, Nagari Ophir, Kecamatan Luhak Nan Duo. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan terpadu berbasis enam bidang SPM, termasuk peran kader dalam mengidentifikasi kebutuhan dasar masyarakat di tingkat nagari dan jorong. (Wsn)
