Oleh: Duski Samad
Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang
Kemenangan Muslim dan Paradoks Demokrasi Amerika.
Kabar kemenangan Abdul El-Sayed dalam pemilihan Senat Amerika Serikat dari Michigan pada November 2026 menarik perhatian masyarakat internasional, khususnya dunia Islam.
Terpilihnya seorang Muslim dalam lembaga politik penting Amerika menghadirkan simbol perubahan di tengah sejarah panjang prasangka, diskriminasi, dan ketegangan hubungan Islam dengan politik Barat.
Namun, kemenangan tersebut tidak boleh dibaca hanya sebagai keberhasilan identitas keagamaan. Ia juga merupakan bagian dari perubahan politik Amerika ketika Partai Demokrat memperoleh kemenangan dalam pemilihan paruh waktu, sementara pemerintahan Donald Trump menghadapi tekanan politik domestik.
Pertanyaan mendasarnya bukan sekadar bagaimana seorang Muslim dapat memenangkan pemilihan di Amerika, melainkan mengapa identitas Islam masih menjadi persoalan politik dalam negara yang menjunjung kebebasan beragama?
Islamofobia dan Politik Ketakutan.
Islamofobia merupakan persoalan serius dalam demokrasi modern. Ia tidak selalu hadir melalui kekerasan atau diskriminasi terbuka, tetapi juga melalui prasangka yang menghubungkan identitas Muslim dengan ekstremisme, radikalisme, dan ancaman keamanan.
Dalam kontestasi politik, prasangka demikian dapat digunakan untuk melemahkan legitimasi kandidat Muslim. Agama yang seharusnya menjadi hak pribadi warga negara berubah menjadi alat pertarungan elektoral.
Kemenangan El-Sayed memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat Amerika mampu melampaui stereotip keagamaan. Akan tetapi, keberhasilan satu kandidat Muslim tidak berarti Islamofobia telah berakhir.
Demokrasi yang matang harus memberikan kesempatan setara kepada setiap warga tanpa memandang agama, etnis, ataupun latar belakang kebudayaan.
Islam sendiri menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh identitas sosial, melainkan ketakwaan dan kualitas moralnya. QS. Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan bahwa keberagaman manusia merupakan dasar untuk saling mengenal, bukan saling mencurigai.
Trump dan Konsekuensi Politik Timur Tengah.
Kemenangan Demokrat juga perlu dibaca dalam konteks kebijakan luar negeri Amerika. Konflik Iran, hubungan strategis dengan Israel, persoalan Palestina, dan tekanan ekonomi menjadi bagian dari perdebatan nasional yang memengaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintahan Trump.
Kebijakan luar negeri tidak pernah sepenuhnya terpisah dari kehidupan domestik. Ketika konflik internasional meningkatkan beban anggaran, mengganggu energi. Dan, menimbulkan ketidakpastian ekonomi, masyarakat akan mempertanyakan manfaat kebijakan pemerintahnya.
Meskipun demikian, kekalahan elektoral Partai Republik tidak otomatis berarti rakyat Amerika menolak seluruh kebijakan Trump. Pilihan pemilih dipengaruhi berbagai faktor. Termasuk ekonomi, kepemimpinan lokal, dan persoalan sosial.
Perubahan komposisi Kongres dapat memperkuat pengawasan terhadap pemerintah. Tetapi tidak serta-merta mengubah seluruh arah kebijakan luar negeri Amerika.
Iran, Israel, dan Politik Kepentingan.
Hubungan Amerika, Iran, dan Israel sering digambarkan sebagai pertarungan ideologi dan agama. Padahal, realitas geopolitiknya jauh lebih kompleks.
Iran memiliki kepentingan mempertahankan keamanan, kedaulatan, dan pengaruh regionalnya. Israel menempatkan keamanan nasional sebagai pertimbangan strategis. Amerika mempertimbangkan hubungan aliansi, kepentingan ekonomi, stabilitas kawasan, dan politik domestik.
Konflik ketiganya tidak tepat disederhanakan menjadi pertentangan Islam melawan Yahudi atau Barat melawan Timur.
Negara bertindak berdasarkan kombinasi ideologi, keamanan, kepentingan nasional, dan perhitungan kekuasaan. Agama dapat menjadi sumber legitimasi politik, tetapi bukan satu-satunya penjelasan terhadap kebijakan negara.
Perubahan keseimbangan politik Amerika dapat membuka perdebatan baru mengenai diplomasi Iran, bantuan militer kepada Israel, dan penyelesaian konflik Palestina. Namun, arah akhirnya tetap bergantung pada keputusan pemerintah serta perkembangan keamanan internasional.
Palestina dan Ujian Keadilan Global.
Persoalan Palestina merupakan salah satu ujian moral terbesar dalam hubungan internasional. Perlindungan warga sipil, hak menentukan nasib sendiri, keamanan, dan penghormatan terhadap hukum humaniter harus menjadi prinsip yang berlaku bagi semua pihak.
Kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel tidak boleh disamakan dengan kebencian terhadap orang Yahudi. Sebaliknya, kritik terhadap pemerintah Iran tidak boleh berubah menjadi kebencian terhadap umat Islam atau masyarakat Iran.
QS.Al-Maidah ayat 8 mengingatkan bahwa kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh mendorong ketidakadilan.
Prinsip tersebut penting agar solidaritas terhadap Palestina tidak kehilangan dasar kemanusiaannya. Keadilan harus diperjuangkan bukan karena korban memiliki agama tertentu, tetapi karena setiap manusia memiliki martabat yang wajib dilindungi.
Pelajaran bagi Politik Islam Indonesia.
Respons masyarakat Indonesia terhadap kemenangan El-Sayed memperlihatkan kuatnya hubungan agama dengan kesadaran politik. Kebanggaan terhadap keterwakilan Muslim merupakan sesuatu yang dapat dipahami.
Namun, kebanggaan identitas tidak boleh menggantikan penilaian terhadap integritas, kompetensi, dan tanggung jawab kepemimpinan.
Dalam politik Islam, kekuasaan merupakan amanah, bukan hak istimewa kelompok agama tertentu. Seorang pemimpin harus dinilai berdasarkan kemampuannya menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi seluruh masyarakat.
Indonesia perlu memperkuat pendidikan politik yang membedakan kesalehan pribadi, simbol agama, dan kualitas kebijakan publik.
Organisasi keagamaan seharusnya menjadi pelopor demokrasi berakhlak, bukan sekadar alat mobilisasi identitas untuk memenangkan kekuasaan.
Politik Berkeadaban Melampaui Identitas.
Kemenangan seorang Muslim di Amerika merupakan momentum penting bagi kesetaraan kewargaan. Akan tetapi, perjuangan melawan Islamofobia tidak selesai melalui kemenangan elektoral.
Ia membutuhkan pendidikan, perlindungan hukum, dialog antaragama, dan pembongkaran prasangka yang telah lama mengakar.
Demikian pula, perdamaian Timur Tengah tidak akan tercapai hanya melalui pergantian keseimbangan kekuasaan politik Amerika. Diperlukan diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan, perlindungan kemanusiaan, dan keberanian menempatkan keadilan di atas kepentingan politik sesaat.
Kemenangan seorang Muslim bukan otomatis kemenangan politik Islam. Kekalahan Trump bukan otomatis kemenangan Iran. Kritik terhadap Israel bukan kebencian kepada Yahudi. Dan membela Palestina bukan berarti membenarkan seluruh kebijakan negara-negara Muslim.
Politik Islam yang berakhlak harus melampaui fanatisme identitas menuju keadilan universal.
Sebab, ukuran kemuliaan politik bukanlah agama siapa yang memenangkan kekuasaan, melainkan seberapa jauh kekuasaan digunakan untuk melindungi martabat manusia.Wallahu a’lam bish-shawab.(ds)
