Pemerintah Pastikan Proyek Whoosh Berlanjut Tanpa Membebani APBN

Prabowo Pasang Badan, Airlangga Ungkap Cara Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh.

Jakarta Pemerintah saat ini sedang menyiapkan langkah teknis untuk menyelesaikan persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pembahasan dilakukan guna menemukan solusi paling efektif, termasuk bersama pihak Danantara.

“Pembahasannya masih berlangsung, nanti akan diatur secara teknis antar kementerian dan juga dibicarakan dengan Danantara,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan dana APBN, Airlangga menegaskan bahwa penyelesaian akan tetap mengikuti mekanisme korporasi.

“Kalau skema korporasi, tentu banyak opsi yang bisa ditempuh,” ucapnya singkat.

Baca Juga  Anggaran Fleksibel untuk Stimulus, Pemerintah Dorong Penyerapan Lebih Cepat

Dengan demikian, pemerintah masih menimbang berbagai alternatif penyelesaian tanpa langsung mengandalkan dana APBN, demi menjaga keberlanjutan keuangan proyek strategis nasional tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan keberlangsungan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, termasuk dalam hal tanggung jawab pembiayaan.

“Pemerintah wajib menjamin kelanjutan proyek ini karena merupakan program strategis nasional. Kita akan mencari solusi yang tidak membebani keuangan negara, tapi tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Presiden Prabowo.

Kereta Cepat Whoosh menjadi salah satu proyek transportasi unggulan yang diharapkan mampu mempercepat konektivitas wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Baca Juga  Isu IKN Kota Hantu Dinilai Tak Berdasar, DPR Minta Pemerintah Tunjukkan Progres Nyata

Pemerintah juga tengah menyiapkan langkah restrukturisasi pembiayaan agar proyek tersebut bisa terus beroperasi dengan stabil tanpa menimbulkan tekanan terhadap kondisi fiskal nasional.(BY)