Jakarta – Kenaikan harga BBM jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dinilai dapat memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat kelas menengah. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai anggapan bahwa kenaikan tersebut hanya berdampak pada kelompok kaya merupakan pandangan yang terlalu sederhana.
Menurut Media, pengguna Pertamax tidak hanya berasal dari kalangan mampu, tetapi juga banyak berasal dari kelompok kelas menengah yang cukup rentan, seperti pekerja, pegawai, guru, hingga pengemudi ojek online. Mereka umumnya memilih Pertamax demi kualitas bahan bakar yang lebih baik untuk kendaraan mereka.
Ia menjelaskan, ketika selisih harga semakin tinggi, masyarakat dihadapkan pada dua pilihan, yaitu tetap menggunakan Pertamax dengan biaya lebih mahal atau beralih ke Pertalite. Namun, perpindahan tersebut berpotensi meningkatkan beban konsumsi BBM bersubsidi yang ditanggung pemerintah.
“Jika selisih harga terlalu besar, masyarakat akan memilih antara tetap menggunakan Pertamax atau beralih ke Pertalite. Dampaknya, pengguna Pertalite bisa meningkat dan subsidi pemerintah menjadi lebih besar,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Media juga memperingatkan bahwa kenaikan harga Pertamax yang mencapai sekitar 32 persen dapat berdampak pada menurunnya daya beli kelas menengah dan kelompok aspiring middle class. Kondisi ini juga dikhawatirkan dapat memicu peningkatan jumlah masyarakat rentan miskin serta mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok.
Selain itu, ia menambahkan bahwa kondisi tersebut berpotensi mempercepat penyesuaian suku bunga kredit, meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) pada kuartal ketiga, hingga memicu dampak sosial seperti meningkatnya kriminalitas.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menilai bahwa menjaga harga Pertamax tetap tinggi tanpa penyesuaian pada Pertalite akan mendorong lonjakan permintaan terhadap BBM bersubsidi tersebut.
Menurutnya, hal ini dapat menyebabkan kuota Pertalite cepat habis sehingga beban subsidi pemerintah semakin meningkat. Ia juga menyoroti efektivitas sistem pembatasan menggunakan QR code yang dinilai masih memiliki celah di lapangan, sehingga potensi penyalahgunaan masih terjadi.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai kenaikan harga Pertamax bukan sekadar penyesuaian biasa, melainkan mencerminkan semakin sempitnya ruang fiskal pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa beban utang jatuh tempo serta pembayaran bunga yang mencapai Rp1.434 triliun menjadi tekanan besar pada anggaran negara tahun ini. Selain itu, potensi shortfall penerimaan pajak yang diperkirakan mencapai Rp300–Rp340 triliun turut mempersempit ruang fiskal.
Bhima juga menambahkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah sekitar 8 persen sejak awal tahun semakin memperberat tekanan terhadap anggaran energi serta pengeluaran masyarakat secara umum.(BY)
