Jakarta – Kementerian Sosial Republik Indonesia terus memperkuat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), salah satunya dengan penerapan teknologi pengenalan wajah atau face recognition untuk proses verifikasi data penerima.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci utama dalam memastikan bantuan tepat sasaran. Menurutnya, tanpa data yang valid, distribusi bantuan berisiko tidak menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia menambahkan bahwa sistem perlindungan sosial yang sedang dibangun harus bertumpu pada tiga aspek penting, yakni kualitas data yang akurat, ketepatan sasaran penerima, serta penguatan program pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
Dalam implementasinya, teknologi verifikasi yang digunakan dilengkapi fitur liveness detection, yaitu sistem yang mampu memastikan bahwa proses autentikasi dilakukan oleh orang yang benar-benar hadir di depan kamera, bukan menggunakan foto, video, atau manipulasi digital lainnya.
Gus Ipul menilai pemanfaatan teknologi ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Ia menegaskan bahwa digitalisasi dapat membantu pemerintah meminimalkan kesalahan data dalam proses distribusi bansos.
Ia juga menyampaikan dukungan terhadap penerapan sistem tersebut dan mendorong agar pengembangannya terus dilanjutkan secara terencana.
Dalam kerja sama awal, GoTo disebut memberikan dukungan sebanyak 5 juta proses verifikasi (hits) sebagai bagian dari uji coba sistem digitalisasi bansos. Program ini menjadi langkah awal untuk menguji efektivitas teknologi dalam mendukung layanan bantuan sosial.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang, terutama terkait biaya operasional setelah tahap uji coba selesai. Ia mempertanyakan keberlanjutan sistem ketika kuota verifikasi awal tersebut telah habis.
Uji coba teknologi ini sendiri telah berjalan sejak 2022 dan diterapkan di 42 kabupaten/kota. Dari puluhan ribu percobaan yang dilakukan, tingkat keberhasilan sistem tercatat mencapai sekitar 98,4 persen, menunjukkan potensi besar dalam mendukung validasi data penerima bantuan.
Selain untuk program bansos, Gus Ipul juga berharap teknologi serupa dapat diterapkan dalam pengelolaan Sekolah Rakyat. Sistem tersebut diharapkan mencakup berbagai kebutuhan seperti manajemen sekolah, pemantauan aktivitas siswa, hingga pengelolaan administrasi dan transaksi.
Ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat ditujukan untuk masyarakat paling miskin sehingga membutuhkan sistem yang aman, akurat, dan dapat dipercaya.
Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial dan program pendidikan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan benar-benar menyasar masyarakat yang berhak menerima.(BY)
