Jakarta – Aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang mulai berangsur pulih setelah dilanda banjir bandang pada 2025. Meski jalur utama sudah kembali berfungsi, pekerjaan perbaikan infrastruktur masih berlanjut, terutama pada sejumlah jalan dan jembatan milik daerah yang terdampak kerusakan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan perkembangan tersebut setelah mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).
Ia menjelaskan, kondisi pemerintahan setempat kini jauh lebih baik dibandingkan saat bencana melanda, ketika aktivitas pelayanan pemerintahan sempat terhenti akibat akses yang terputus.
Dari sisi infrastruktur, jalan nasional dan jalan provinsi di Aceh Tamiang telah dapat dilalui kembali. Pemerintah saat ini melanjutkan tahap rehabilitasi dengan membangun jembatan permanen sebagai pengganti fasilitas yang rusak diterjang banjir.
Namun, proses pemulihan belum sepenuhnya rampung. Beberapa ruas jalan daerah dan jembatan masih memerlukan perbaikan agar konektivitas antarkawasan kembali berjalan optimal.
Tito mengatakan, penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak selalu berjalan sesuai rencana. Hujan dengan intensitas tinggi masih memicu banjir dan tanah longsor baru, termasuk di lokasi yang sebelumnya telah menjalani pemulihan.
Situasi tersebut membuat pemerintah harus mengulang pekerjaan perbaikan pada infrastruktur yang kembali terdampak. Akibatnya, upaya pemulihan membutuhkan tenaga, waktu, serta penanganan tambahan dari instansi terkait.
Ia mencontohkan, sejumlah jembatan yang sudah dibangun kembali dilaporkan rusak setelah dihantam derasnya arus banjir bandang. Kerusakan juga terjadi pada jalur penghubung Aceh Tengah menuju Bireuen yang sebelumnya sudah dapat dilewati.
Kondisi itu menuntut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja lebih intensif untuk menangani kerusakan serta memulihkan akses transportasi masyarakat.
Menurut Tito, bencana di tiga provinsi di Sumatra tersebut memerlukan penanganan berkelanjutan karena ancaman cuaca ekstrem dapat menimbulkan kerusakan baru sewaktu-waktu.
Pemerintah pun terus berupaya mempercepat perbaikan infrastruktur dan memulihkan aktivitas masyarakat. Penyelesaian jalan serta jembatan yang rusak menjadi bagian penting agar mobilitas warga dan pelayanan pemerintahan dapat berlangsung dengan lebih baik.(YU)
