Oleh : Duski Samad
“Pelankan suaramu, atau akibatnya akan panjang!”
Jika benar disampaikan kepada seorang kepala daerah, kalimat itu bukan sekadar ancaman terhadap pejabat, melainkan tanda bahwa pemimpin yang memperoleh legitimasi rakyat dapat menghadapi tekanan kekuatan informal. Kebenaran peristiwa tersebut tetap harus dibuktikan, tetapi persoalan yang diangkatnya relevan untuk direnungkan.
Ancaman terhadap kedaulatan negara tidak selalu datang dari kekuatan asing atau konflik terbuka. Ia juga dapat muncul ketika kepentingan ekonomi-politik yang terkonsentrasi memengaruhi, membatasi, atau menghambat kewenangan pemimpin yang sah dalam melindungi rakyat.
Dalam teori politik, kekuasaan formal yang bersumber dari konstitusi dapat berhadapan dengan kekuasaan nyata yang bekerja melalui pengaruh ekonomi, jaringan politik, dan hubungan kepentingan.
Fenomena tersebut dikenal sebagai elite capture, ketika kebijakan publik lebih menguntungkan kelompok berpengaruh daripada masyarakat luas.
Investasi dan dunia usaha penting bagi pembangunan. Dan, masalah muncul apabila kekuatan ekonomi digunakan untuk menghindari pengawasan. Melemahkan penegakan hukum. Atau membatasi pemimpin yang menjalankan kewajibannya.
Negara tidak boleh kuat menghadapi rakyat kecil. Tetapi lemah ketika berhadapan dengan kepentingan yang memiliki pengaruh besar.
Asap sebagai Ujian Kehadiran Negara
Kabut asap yang berulang menjadi contoh penting tentang kemampuan negara mengelola benturan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan keselamatan manusia. Kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak lintas wilayah, sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi melampaui batas administratif.
Asap bukan sekadar persoalan pemadaman api, melainkan juga berkaitan dengan penggunaan lahan, perizinan, pengawasan usaha, kondisi lingkungan, dan penegakan hukum. Anak-anak menghirup udara tercemar, aktivitas pendidikan dan ekonomi terganggu, serta kelompok rentan menghadapi ancaman kesehatan.
Keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari kecepatan memadamkan kebakaran, tetapi juga dari kemampuan mencegahnya berulang.
Ketika kepentingan ekonomi berbenturan dengan keselamatan rakyat, negara wajib menempatkan perlindungan manusia sebagai prioritas utama.
Pemimpin dan Amanah Kekuasaan
Persoalan yang belum selesai tidak selalu disebabkan ketidaktahuan pemimpin. Hambatan birokrasi, keterbatasan kewenangan, lemahnya koordinasi, dan benturan kepentingan dapat menghalangi tindakan. Pengetahuan tanpa tindakan tidak cukup.
Negara memerlukan keberanian moral dan kelembagaan yang kuat: pengawasan independen, kebijakan transparan, serta penegakan hukum yang tidak membedakan pihak lemah dan kuat. Jika kepala daerah diintimidasi karena menjalankan kewajiban yang sah, negara harus melindunginya melalui mekanisme hukum. Membiarkan intimidasi berarti melemahkan kewenangan negara.
Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah. QS. An-Nisa ayat 58 memerintahkan penyampaian amanah dan penetapan hukum secara adil, sedangkan QS. An-Nisa ayat 135 menegaskan kewajiban menegakkan keadilan meskipun bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang terdekat.
Dalam perspektif maqashid al-syariah, perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) merupakan tujuan mendasar. Pembangunan ekonomi kehilangan landasan etik apabila mengabaikan keselamatan masyarakat. Kepemimpinan yang amanah harus berani melindungi rakyat dari ketidakadilan dan kerusakan lingkungan.
Doa untuk Presiden, Harapan bagi Negeri
Kita patut mendoakan Presiden Republik Indonesia agar sehat, kuat, bijaksana, dan teguh menjalankan amanah konstitusi. Doa bukan pengganti pengawasan publik. Kritik yang bertanggung jawab merupakan bentuk kepedulian terhadap negara.
Kita berharap Presiden dan seluruh penyelenggara pemerintahan memperkuat supremasi hukum, melindungi kepala daerah dari intimidasi yang melanggar hukum, serta memastikan kebijakan publik berpihak pada keselamatan rakyat.
Negara yang berdaulat bukan hanya negara yang merdeka secara teritorial, tetapi negara yang mampu mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat.
Jangan sampai pemimpin memiliki jabatan, tetapi kehilangan kewenangan nyata; jangan sampai rakyat memiliki hak suara, tetapi kepentingannya tersisih dari keputusan publik.
Negeriku harus tetap berdaulat. Bangsaku harus tetap bermartabat.
Semoga Allah SWT menjaga Presiden dan seluruh pemimpin bangsa agar sehat, kuat, adil, serta berani menjalankan amanah.
Sebab, ketika suara kebenaran dibungkam oleh tekanan kepentingan, yang terancam bukan hanya seorang pemimpin, melainkan kewibawaan negara dan masa depan rakyatnya. Amin ya Rabbal ‘alamin.(DS*)
