Jakarta – Pemerintah akan mengubah arah program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan memberikan prioritas lebih besar kepada bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) serta sektor-sektor industri strategis mulai tahun 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk mencetak tenaga kerja berkualitas yang mampu mendukung percepatan transformasi ekonomi nasional.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan sekitar 80 persen penerima beasiswa LPDP ke depan akan diarahkan ke bidang-bidang yang dinilai memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi jangka panjang.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri masa depan.
Beberapa sektor yang menjadi prioritas meliputi ketahanan pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), semikonduktor, hilirisasi industri, kemaritiman, hingga manufaktur berteknologi tinggi.
Purbaya menilai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dapat dicapai apabila didukung oleh kualitas SDM yang unggul. Selain itu, pembangunan industri, penciptaan lapangan kerja, serta tumbuhnya perusahaan rintisan dan wirausaha berbasis inovasi juga menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Meski memberikan fokus besar pada bidang STEM, pemerintah tidak mengabaikan disiplin ilmu lainnya. Purbaya menegaskan bahwa pengembangan teknologi tetap perlu dipadukan dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi (SHARE) agar hasil pembangunan lebih inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, penguatan kualitas talenta nasional menjadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkan target Indonesia masuk dalam lima besar kekuatan ekonomi dunia pada 2045.
Selain melakukan penyesuaian terhadap skema beasiswa LPDP, Kementerian Keuangan juga memperkuat kerja sama riset dengan berbagai perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menghasilkan kebijakan publik yang disusun berdasarkan hasil penelitian atau evidence-based policy, sehingga keputusan pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan nasional.(BY)
