Jakarta – Ketidakpastian ekonomi dunia yang masih membayangi mendorong pemerintah, otoritas moneter, regulator, serta pelaku industri keuangan memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satu fokus utama adalah mempertahankan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, karena kondisi tersebut diyakini berpengaruh besar terhadap kinerja sektor keuangan dan aktivitas ekonomi riil.
Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan (DPMKP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Aslan Lubis, menilai tahun 2026 menjadi periode yang penuh tantangan bagi industri jasa keuangan. Menurutnya, tekanan tidak hanya berasal dari kondisi domestik, tetapi juga dipengaruhi dinamika global yang semakin kompleks.
Aslan menjelaskan bahwa ketegangan geopolitik internasional, termasuk konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat, serta meningkatnya kebijakan proteksionisme di sejumlah negara, telah mengganggu rantai pasok global, khususnya sektor energi. Kondisi tersebut semakin berdampak bagi Indonesia yang kini berstatus sebagai pengimpor bersih minyak.
Ia menegaskan, besarnya tantangan tersebut tidak mungkin diatasi oleh satu institusi saja. Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Sebagai bentuk respons terhadap situasi tersebut, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 125 basis poin sejak Mei 2026. Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian belanja negara, termasuk efisiensi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, sekaligus menjaga ketahanan fiskal dan stabilitas nilai tukar.
Meski menghadapi berbagai tekanan eksternal, Aslan menilai kondisi sektor keuangan nasional hingga saat ini tetap berada dalam situasi yang sehat dan stabil.
Pandangan serupa disampaikan ekonom Universitas Indonesia, Telisa Falianty. Ia menekankan pentingnya harmonisasi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Menurutnya, koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia harus berjalan seimbang tanpa adanya dominasi salah satu pihak.
Telisa mengingatkan bahwa ketidakseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter berpotensi memunculkan risiko terhadap stabilitas ekonomi, termasuk menurunnya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perekonomian.
Selain itu, ia menilai implementasi kebijakan fiskal juga menghadapi tantangan di daerah. Pengalihan sebagian Dana Transfer ke Daerah (TKD) menuju program prioritas nasional membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Dari sisi sektor riil, Telisa menilai penyaluran kredit memang menunjukkan tren pertumbuhan, namun masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar, terutama pada sektor sawit, nikel, crude palm oil (CPO), dan pembiayaan investasi proyek. Sementara itu, pertumbuhan kredit bagi UMKM maupun kredit modal kerja dinilai belum mengalami peningkatan yang berarti.
Ia juga menyoroti melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah yang tercermin dari meningkatnya penggunaan tabungan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, bahkan sebagian masyarakat mulai mengandalkan pinjaman sebagai sumber pembiayaan kebutuhan hidup.
Sementara itu, Ekonom Senior Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menilai strategi lindung nilai (hedging) menjadi langkah penting bagi korporasi maupun lembaga keuangan dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar akibat meningkatnya ketidakpastian global.
Menurut Piter, gejolak pasar internasional telah memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah sekaligus meningkatkan indikator risiko seperti credit default swap (CDS). Untuk mengurangi dampak tersebut, pelaku usaha dapat memanfaatkan berbagai instrumen lindung nilai yang telah tersedia di sistem keuangan domestik, seperti Forex Forward, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), FX Swap, FX Option, Cross Currency Swap, hingga Interest Rate Swap.
Ia menambahkan bahwa kombinasi kebijakan fiskal yang adaptif, kebijakan moneter yang kredibel dan independen, serta pengawasan sektor keuangan yang kuat akan menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Di sisi industri perbankan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memilih memperkuat strategi pembiayaan dengan mengedepankan keseimbangan antara ekspansi bisnis, efisiensi operasional, dan pengelolaan risiko. Langkah tersebut ditempuh agar pertumbuhan perusahaan tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas serta memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.
Wakil Direktur Utama BSI, Bob Tyasika Ananta, mengatakan transformasi pembiayaan syariah harus berorientasi pada pertumbuhan yang sehat, menguntungkan, serta mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas. Karena itu, BSI terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan, kualitas aset, likuiditas, inklusi keuangan, dan dukungan terhadap agenda pembangunan nasional.
Menurut Bob, peluang pertumbuhan pembiayaan masih terbuka, terutama pada sektor investasi, sektor produktif yang memiliki daya tahan tinggi, serta berbagai program prioritas pemerintah. Salah satu fokus utama BSI adalah sektor perumahan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Program tersebut tidak hanya mendukung masyarakat dalam memiliki rumah, tetapi juga memperkuat rantai pasok melalui pembiayaan kepada toko bangunan dan agen properti.
Selain itu, BSI turut mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan pembiayaan Surat Perintah Kerja (SPK) senilai Rp444 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung operasional 296 dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari kontribusi perseroan terhadap program strategis nasional.(BY)
