Pasbar, fativa.id – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama Pemerintah Pusat memperkuat koordinasi untuk memastikan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Kabupaten Pasaman Barat berjalan sesuai ketentuan, khususnya terkait penyiapan lahan dan operasional pendidikan.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pembangunan SNT yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat, Kamis (8/10/2026).
Rakor dipimpin Bupati Pasaman Barat Yulianto dan dihadiri Sekretaris Daerah Doddy San Ismail, unsur Forkopimda, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sumatera Barat Khairullah, Tim Jamintel Kejaksaan RI, Kepala BPN Pasaman Barat, para Asisten, Staf Ahli, kepala OPD, kabag, kabid, serta stakeholder terkait.
Bupati Pasaman Barat Yulianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung usulan pembangunan SNT di Pasaman Barat.
Dia menegaskan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen memastikan seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan.
“Pendampingan dari pemerintah pusat maupun provinsi sangat kita butuhkan agar pelaksanaan sesuai ketentuan dan tidak menemui kendala, baik dari sisi administrasi maupun ketersediaan lahan. Saat ini kita sedang dalam proses pemindahan status lahan. Insyaallah, November akan dilakukan lelang dan pada Juni 2027 sudah siap digunakan,” katanya.
Yulianto berharap kehadiran SNT dapat memperkuat kualitas pendidikan sekaligus mempersiapkan generasi penerus yang mampu mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul di Pasaman Barat.
“Kita berkomitmen bersama pemerintah pusat dan provinsi untuk mewujudkan pembangunan SNT di Pasaman Barat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BBPMP Provinsi Sumatera Barat Khairullah mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mendukung pembangunan SNT.
Menurutnya, SNT merupakan bagian dari program prioritas pemerintah di bidang pendidikan yang diarahkan untuk menghadirkan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih lengkap dan memadai.
“SNT ini nantinya menjadi sekolah dengan transformasi infrastruktur dan sarana yang lengkap serta memadai. Fasilitas sekolah juga dapat dimanfaatkan masyarakat dan sekolah terdekat. Alhamdulillah, prosesnya menunjukkan hasil yang baik. Yang paling penting, status tanah harus menjadi milik Kemendikdasmen,” ujarnya.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan pembahasan teknis bersama Kepala BPN Pasaman Barat terkait mekanisme pengalihan status lahan agar dapat menjadi milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan aspek legalitas dan administrasi lahan terpenuhi sebelum tahapan pembangunan dilaksanakan. (Wsn)
