Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara resmi meluncurkan program Sekolah Rakyat (SR) pada Senin, 14 Juli 2025. Peluncuran ini dilakukan serentak di tiga lokasi berbeda, yakni di Kompleks Universitas Negeri Padang (UNP), Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang, serta Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Solok.
Kepala Dinas Sosial Sumbar, Syaifullah, menyampaikan bahwa peluncuran ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Sosial RI, serta unsur lembaga dan instansi terkait dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Alhamdulillah, hari ini kami mewakili Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk meresmikan peluncuran Sekolah Rakyat di Kompleks UNP. Acara ini juga dihadiri oleh Rektor UNP, Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemensos RI, Kepala BPS Sumbar, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, serta sejumlah orang tua siswa,” ujar Syaifullah.
Secara bersamaan, peluncuran juga dilakukan di BBPPKS Padang dan BLK Solok. Di BBPPKS Padang, hadir Kepala BBPPKS, perwakilan Kemensos RI, Kepala Dinsos Kota Padang, serta Kepala BINDA Sumbar. Sementara di BLK Solok, acara dihadiri oleh Bupati dan Sekda Kabupaten Solok, perwakilan Kemensos, serta sejumlah kepala OPD dan wali murid.
Syaifullah menjelaskan, seluruh persiapan pelaksanaan SR telah dilakukan secara matang, termasuk penyusunan kurikulum, penunjukan tiga kepala sekolah, dan penempatan 29 tenaga pengajar. “InsyaAllah semuanya sudah siap dijalankan,” ujarnya optimistis.
Ia juga merinci jumlah siswa yang telah diterima di masing-masing lokasi. Di BBPPKS Padang, Sekolah Rakyat tingkat SMP telah menerima 150 siswa, terdiri dari 74 laki-laki dan 76 perempuan. Sementara di BLK Solok, juga pada jenjang SMP, telah direkrut 50 siswa dengan komposisi seimbang, yakni 25 laki-laki dan 25 perempuan.
Untuk jenjang SMA, Sekolah Rakyat di UNP menerima 50 siswa, terdiri dari 21 laki-laki dan 29 perempuan.
“Sarana dan prasarana pendidikan, termasuk fasilitas asrama bagi siswa, sudah tersedia dan siap digunakan,” tambah Syaifullah.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, melalui jalur pendidikan.
“Sekolah Rakyat ini diselenggarakan dalam bentuk pendidikan berasrama dan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” tutupnya.(des*)
