Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan terus mengevaluasi cara penyampaian informasi kebencanaan agar lebih mudah dipahami masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan setelah adanya sorotan dari DPR mengenai penggunaan istilah teknis dalam informasi cuaca dan potensi bencana.
Anggota Komisi V DPR RI, Boyman Harun, sebelumnya meminta BMKG tidak hanya berfokus pada ketepatan informasi, tetapi juga memperhatikan bahasa yang digunakan ketika menyampaikannya kepada publik.
Menurut Boyman, istilah yang bersifat teknis belum tentu dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, informasi mengenai potensi bencana maupun kondisi cuaca dinilai perlu disampaikan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan familiar.
Dalam rapat kerja bersama BMKG pada Selasa (8/9/2026), Boyman meminta lembaga tersebut menghindari penggunaan istilah yang terlalu teknis ketika memberikan peringatan kepada masyarakat.
Ia menilai masyarakat perlu memperoleh informasi yang langsung menjelaskan kondisi yang mungkin terjadi sehingga dapat menentukan langkah yang harus dilakukan.
BMKG punya empat target diseminasi informasi
Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan masukan tersebut menjadi perhatian bagi pihaknya. Ia menjelaskan bahwa BMKG selama ini telah memiliki sejumlah standar dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
Menurut Guswanto, ada empat hal yang menjadi sasaran utama BMKG dalam melakukan diseminasi informasi, yakni akurasi, kecepatan, kemudahan untuk dipahami, dan luasnya jangkauan informasi.
Ia menegaskan bahwa aspek kemudahan dipahami menjadi salah satu bagian yang memang diperhatikan BMKG. Informasi yang berasal dari proses teknis di internal lembaga kemudian diupayakan untuk disampaikan kembali menggunakan bahasa yang dapat dimengerti masyarakat umum.
Informasi juga disesuaikan dengan bahasa lokal
Meski demikian, Guswanto mengakui bahwa mengubah informasi teknis menjadi bahasa publik tidak selalu dapat dilakukan secara cepat. Penyampaian informasi juga harus menyesuaikan karakteristik masyarakat di masing-masing daerah.
Bahkan, BMKG pernah menerjemahkan informasi kebencanaan ke sejumlah bahasa daerah agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat setempat.
Upaya tersebut, kata Guswanto, antara lain dilakukan dengan menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Batak dalam penyampaian informasi tertentu.
Menurut dia, pendekatan berbasis bahasa lokal menjadi penting karena kondisi sosial dan karakter masyarakat di setiap wilayah tidak selalu sama.
Perlu proses bertahap
Guswanto menyambut positif masukan yang disampaikan DPR terkait penyederhanaan bahasa dalam informasi kebencanaan. Namun, ia menekankan bahwa perubahan pola komunikasi tersebut membutuhkan proses dan tidak dapat dilakukan secara langsung.
BMKG memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di berbagai wilayah. Saat informasi dikeluarkan dari pusat, masing-masing UPT kemudian dapat menyampaikannya kembali kepada masyarakat dengan menyesuaikan gaya komunikasi dan karakter bahasa yang lebih sesuai dengan daerah masing-masing.
Karena itu, penyederhanaan informasi kebencanaan akan terus dilakukan secara bertahap agar pesan yang berkaitan dengan cuaca ekstrem maupun potensi bencana dapat diterima masyarakat secara cepat, jelas, dan tepat.(BY)
