Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan skema baru untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Salah satu rencana yang sedang dibahas adalah pembukaan rekening secara otomatis bagi warga yang belum memiliki rekening bank melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial dan berbagai program pemerintah agar dapat diterima masyarakat dengan lebih cepat dan sesuai sasaran.
Menurut Purbaya, gagasan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain memperluas inklusi keuangan, pemerintah ingin membangun sistem distribusi bantuan yang lebih tertata dengan memanfaatkan data masyarakat secara terpadu.
“Rencananya memang seperti itu, supaya setiap bantuan bisa diberikan dengan cepat dan tepat sasaran, termasuk bansos dan program lainnya,” ujar Purbaya dalam acara makan siang bersama wartawan di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah akan mengkaji pemanfaatan sejumlah basis data. Data kependudukan dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri nantinya dapat dipadukan dengan informasi yang dimiliki Bank Indonesia serta Lembaga Penjamin Simpanan.
Dengan integrasi tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan namun belum mempunyai rekening perbankan. Purbaya menyebut kelompok masyarakat berusia di atas 18 tahun menjadi salah satu sasaran yang sedang dipertimbangkan.
“Data Dukcapil akan digabung dengan data dari BI dan LPS. Kemudian bisa dilihat siapa saja yang sudah berusia di atas 18 tahun dan belum memiliki rekening,” jelasnya.
Tidak hanya membuka rekening, pemerintah juga mempertimbangkan pemberian dana awal sebagai insentif agar masyarakat mau menggunakan rekening tersebut. Besaran saldo awal yang tengah dikaji berada di kisaran Rp50.000 hingga Rp80.000.
Selain itu, terdapat alternatif agar pembukaan rekening dapat dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan KTP elektronik. Dengan mekanisme tersebut, warga yang baru mendapatkan KTP berpotensi langsung memiliki rekening perbankan.
“Untuk tahap awal, ada kemungkinan diberikan saldo sekitar Rp50.000 sampai Rp80.000. Bahkan, ada opsi ketika seseorang membuat KTP, rekeningnya juga langsung dibuat secara otomatis,” ungkap Purbaya.
Rencana tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai biaya yang harus ditanggung bank, khususnya apabila rekening yang dibuka secara massal ternyata tidak digunakan secara aktif oleh pemiliknya.
Namun, Purbaya menyatakan bank-bank yang akan terlibat dalam program tersebut telah menyampaikan kesiapan untuk menjalankannya. Pemerintah juga mempertimbangkan skema rekening tanpa biaya bagi masyarakat.
“Rekeningnya diberikan secara gratis dan ada saldo awal. Pihak bank Himbara juga menyatakan mereka mampu menjalankannya,” kata Purbaya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa konsep pembukaan rekening otomatis tersebut belum menjadi kebijakan final. Pemerintah masih melakukan pembahasan awal bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk menentukan bentuk serta mekanisme pelaksanaannya.
“Ini baru pembicaraan pertama. Jadi hasil akhirnya belum ada dan masih dalam proses pembahasan,” tutupnya.(BY)
