Palembang – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mengevaluasi efektivitas pengerahan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel).
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan, evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana operasi penanganan karhutla memberikan hasil nyata. Indikator yang diperhatikan antara lain perkembangan luas lahan terbakar serta perubahan jumlah titik panas atau hotspot.
Hal tersebut disampaikan Kristomei ketika memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Karhutla Provinsi Sumsel di Palembang, Minggu (18/10/2026).
Dalam kunjungan perdananya sejak menjabat sebagai Kepala BNPB, Kristomei juga ingin mengetahui berbagai kendala di lapangan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan daerah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Ia menilai, peninjauan langsung dan evaluasi operasi menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh sumber daya yang telah dikerahkan benar-benar digunakan secara optimal.
Menurut Kristomei, pemerintah perlu melihat kembali langkah yang sudah dilaksanakan, hasil yang telah dicapai, serta bentuk bantuan tambahan yang dibutuhkan untuk memperkuat penanganan kebakaran.
Penanganan Karhutla Membutuhkan Kerja Sama Lintas Instansi
Kristomei menekankan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah agar pelaksanaan di lapangan berjalan terpadu.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperkuat supaya program penanggulangan bencana tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan pembagian peran yang jelas, kebutuhan personel, peralatan, dan dukungan operasional diharapkan dapat dipenuhi sesuai kondisi wilayah terdampak.
Ia turut menyoroti pentingnya menilai hasil operasi secara objektif, meskipun pengerahan sumber daya dalam jumlah besar telah dilakukan.
Keberadaan ribuan personel gabungan dan dukungan berbagai alutsista, termasuk helikopter, menurutnya harus diikuti pengukuran capaian yang jelas. Apabila hasilnya belum sesuai harapan, strategi penanganan perlu ditinjau dan diperbaiki.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan langkah lanjutan yang lebih efektif dalam mengendalikan kebakaran di wilayah Sumsel.
BNPB Dorong Pembentukan Posko Berdasarkan Wilayah Hotspot
Untuk memperkuat koordinasi operasional, BNPB mendorong pembentukan posko kolaboratif yang disusun berdasarkan klaster wilayah dengan titik panas. Skema ini diharapkan memudahkan pengawasan dan memperjelas tanggung jawab setiap unsur yang terlibat.
Setiap posko perlu dilengkapi penanggung jawab wilayah, peta pembagian tugas, serta data terperinci mengenai personel dan alutsista yang ditugaskan.
Melalui pengaturan tersebut, pergerakan sumber daya dapat dipantau dengan lebih baik. Pemerintah juga dapat mengetahui wilayah yang membutuhkan tambahan dukungan maupun lokasi yang memerlukan perubahan strategi pemadaman.
Ketersediaan data yang akurat menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas penanganan, terutama ketika kebakaran terjadi di beberapa lokasi secara bersamaan.
Teknologi Pemadaman Akan Dievaluasi
Selain mengevaluasi pengerahan personel dan peralatan, BNPB juga menaruh perhatian pada efektivitas teknologi yang digunakan untuk mengendalikan karhutla.
Sejumlah metode yang menjadi perhatian meliputi water bombing atau pemadaman melalui penjatuhan air dari udara, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menggunakan natrium klorida (NaCl), serta inovasi pemanfaatan dry ice.
Penggunaan setiap teknologi tersebut perlu ditinjau berdasarkan hasil di lapangan, kesesuaian dengan kondisi cuaca, karakteristik wilayah, serta kebutuhan operasional.
BNPB menekankan bahwa penerapan teknologi penanggulangan bencana harus didukung pengujian secara ilmiah dan pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini diperlukan agar metode yang dipilih benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat sesuai biaya yang dikeluarkan.
Dengan evaluasi menyeluruh terhadap strategi, personel, alutsista, dan teknologi pemadaman, BNPB berharap penanganan karhutla di Sumatera Selatan dapat berlangsung lebih terarah, terkoordinasi, dan efektif dalam menekan dampak kebakaran.(BY)
