Lubuk Basung – Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, melantik 40 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, Senin (2/3), bertempat di Masjid Nurul Falah Padang Baru.
Pelantikan tersebut meliputi 30 pejabat administrator (eselon III) dan 10 pejabat pengawas (eselon IV). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penataan serta penguatan struktur organisasi, sekaligus mendorong percepatan reformasi birokrasi di Kabupaten Agam.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar formalitas, melainkan penguatan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jabatan yang diberikan tidak hanya simbol kehormatan, tetapi juga kepercayaan yang menuntut integritas, dedikasi, dan komitmen tinggi dalam melayani masyarakat.
Iqbal juga mengaitkan momen pelantikan dengan bulan suci Ramadan, yang diharapkan menumbuhkan nilai kejujuran dan integritas pada pejabat yang dilantik. “Puasa mengajarkan kita untuk bekerja dengan kesadaran penuh meski tanpa pengawasan, bekerja ikhlas meski tanpa pujian, dan menahan diri meski memiliki kewenangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan peran strategis pejabat administrator dan pengawas dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal, menjaga disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mengawal pelaksanaan program pembangunan secara efektif dan akuntabel.
Wakil Bupati meminta para pejabat untuk menjadi pemimpin yang melayani, bukan dilayani, serta menjadi teladan dalam disiplin, etika, dan komitmen terhadap tugas.
Ia menegaskan bahwa pejabat yang dibutuhkan saat ini adalah sosok yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tegas dalam membina bawahan, transparan dalam pengelolaan program dan anggaran, serta siap dievaluasi berdasarkan kinerja.
Di akhir arahannya, Iqbal berharap pejabat yang baru dilantik mampu menjaga integritas dan loyalitas kepada negara serta pimpinan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, dan selalu mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan. Ia juga mengingatkan agar pejabat menghindari penyalahgunaan wewenang demi mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.(des*)
