Jakarta – Indonesia dengan tegas menolak imbauan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mempertimbangkan larangan ekspor komoditas dan hilirisasi yang telah diterapkan. Keputusan ini mendapatkan dukungan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Fathul Nugroho, Ketua Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Hipmi, menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan keputusan yang tepat dan menguntungkan bagi Indonesia.
Menurut Fathul, pemerintah harus berani dan siap menghadapi sejumlah pihak asing yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut.
“Kebijakan hilirisasi telah berjalan dengan baik, terutama di sektor mineral, kebijakan ini berhasil meningkatkan investasi dan nilai ekspor hasil pengolahan mineral,” ujar Fathul seperti dikutip dari Antara pada Sabtu (1/7/2023).
IMF memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia dalam dokumen “IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia”.
Dalam dokumen tersebut, IMF menyampaikan bahwa kebijakan Indonesia seharusnya didasarkan pada analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. IMF juga menekankan perlunya mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap wilayah lain.
IMF kemudian mengimbau Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap terhadap pembatasan ekspor nikel serta untuk tidak memperluas pembatasan ekspor ke komoditas lainnya.
Fathul menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi yang digalakkan oleh pemerintahan Jokowi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, tidak mengherankan jika ada pihak asing, termasuk IMF, yang terkesan tidak setuju dengan langkah yang diambil Indonesia.
Fathul berpesan kepada pemerintah agar tetap teguh pada pendiriannya dan tidak gentar menghadapi manuver yang dilakukan pihak asing.
“Pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak luar negeri yang tidak setuju dengan kebijakan ini, termasuk IMF, dan kami mendukung Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk menjelaskan hal ini kepada IMF,” ujar Fathul.
Fathul juga menyampaikan harapannya agar lembaga sekelas IMF bersikap objektif dengan melakukan analisis dan menghitung biaya serta keuntungan dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan negara lain.
Selama ini, terdapat defisit neraca perdagangan yang signifikan antara Indonesia dan negara pengimpor nikel, terutama China.(by)
