Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan klarifikasi terkait viralnya informasi mengenai anggaran sepatu siswa Sekolah Rakyat yang disebut mencapai Rp700.000 per pasang. Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan harga pembelian sebenarnya, melainkan batas maksimal atau pagu anggaran.
Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai aturan yang berlaku melalui sistem yang transparan dan bersaing. Dalam mekanisme tersebut, pemenang pengadaan dipilih berdasarkan penawaran harga terbaik yang tetap memenuhi standar dan spesifikasi yang telah ditentukan.
“Pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Tanggung jawabnya ada pada PPK dan Pokja. Prosesnya berjalan berdasarkan pagu yang telah ditentukan sebelumnya,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di kantor Kementerian Sosial, Rabu (6/5/2026).
Ia menambahkan bahwa penetapan pagu dilakukan melalui survei serta mekanisme resmi, sebelum kemudian masuk ke proses lelang atau pengadaan secara kompetitif. Dari proses tersebut, penyedia dengan harga paling efisien namun tetap memenuhi standar akan ditetapkan sebagai pemenang.
Jenis Sepatu untuk Siswa
Pada program tahun 2025, siswa Sekolah Rakyat menerima beberapa jenis sepatu untuk mendukung aktivitas sehari-hari, antara lain:
Sepatu PDL untuk kegiatan di luar ruangan
Sepatu PDH untuk kegiatan belajar di kelas
Sepatu olahraga untuk aktivitas fisik
Sepatu santai untuk digunakan di lingkungan asrama
Semua perlengkapan tersebut juga sudah termasuk kaos kaki, sehingga kebutuhan dasar siswa dapat terpenuhi tanpa biaya tambahan. Selain sepatu PDL yang memiliki batas anggaran hingga Rp700.000, jenis sepatu lain memiliki kisaran harga lebih rendah, sekitar Rp200.000–Rp300.000 sesuai fungsi dan spesifikasinya.
Komitmen Transparansi
Gus Ipul menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Menteri Sosial serta seluruh jajaran kementerian berkomitmen menjaga integritas dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.
“Kami sejak awal berkomitmen tidak akan ikut campur, tidak mengarahkan, atau menitipkan dalam proses pengadaan di Kementerian Sosial,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh proses pengadaan berada dalam pengawasan dan terbuka terhadap audit. Jika ditemukan pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Jika ada bukti kuat penyimpangan, tentu akan kami tindaklanjuti secara hukum. Bahkan kami akan menjadi pihak pertama yang melaporkan jika ada pelanggaran,” ujarnya.
Klarifikasi Foto yang Beredar
Selain itu, Gus Ipul juga meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang disebut menyerahkan sepatu kepada siswa Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan bahwa foto tersebut merupakan dokumentasi kegiatan berbeda, yakni Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Malang Raya pada 2 Mei 2025.
Adapun sepatu yang diberikan oleh Gubernur Khofifah merupakan bantuan pribadi dari pemerintah provinsi melalui APBD Jawa Timur, bukan bagian dari pengadaan Kementerian Sosial.
“Itu adalah bantuan dari Ibu Khofifah kepada siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur,” jelas Gus Ipul.(BY)
