Padang  

BBM Solar Langka di Sumbar, Andre Rosiade Soroti Praktik Ilegal dan Minta Polisi Bertindak

Andre Rosiade turun ke lapangan guna menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terkait maraknya praktik "lansir" solar subsidi di Sumbar.
Andre Rosiade turun ke lapangan guna menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terkait maraknya praktik "lansir" solar subsidi di Sumbar.

Padang – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menanggapi serius keluhan masyarakat Sumatera Barat terkait maraknya praktik pembelian BBM Solar bersubsidi secara ilegal, yang dikenal dengan istilah “lansir”. Ia menilai praktik ini menjadi salah satu penyebab kelangkaan Solar di beberapa wilayah di Sumbar.

Andre menjelaskan, Pertamina Patra Niaga wilayah Sumbar telah mengambil langkah awal dengan memblokir ribuan nomor polisi kendaraan yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut.

“Pertamina sudah menjalankan kewajibannya. Sebanyak 3.500 nomor polisi kendaraan yang diduga kuat melakukan lansir BBM bersubsidi sudah diblokir,” ujar Andre Rosiade saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Air Pacah, Koto Tangah, Kota Padang, Minggu (9/11/2025).

Kedatangan Andre didampingi Romi Bachtiar, Area Manager Comrel & CSR Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Sales Area Manager Sumbar Fachri Rizal, Ketua Hiswana Migas Sumbar Ridwan Hosen, serta sejumlah pihak terkait.

Baca Juga  Baznas RI Siapkan Tiga Armada Bantuan untuk Penyintas Banjir Sumbar

Andre menambahkan, Pertamina Patra Niaga juga telah memberikan sanksi tegas kepada SPBU yang terbukti memfasilitasi penjualan Solar bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak. Namun, ia menekankan bahwa penindakan hukum menjadi kewenangan aparat kepolisian, bukan Pertamina.

“Oleh karena itu, kami akan meminta dukungan Kapolda Sumbar agar pelanggaran ini bisa ditangani secara efektif bersama Pertamina,” jelas Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI tersebut.

Andre menduga, praktik “lansir” menyebabkan kelangkaan Solar meski kuota BBM bersubsidi telah ditingkatkan hingga 15%. Solar hasil lansiran disebut berpotensi dialihkan ke sektor yang seharusnya tidak menerima subsidi, seperti tambang, industri, atau perkebunan.

Baca Juga  Vasko Ruseimy, Sumbar Siap Jadi Tuan Rumah Sekolah Garuda untuk Siswa Berbakat

“Jika masih terjadi kelangkaan, berarti distribusinya tidak tepat sasaran. Masalah ini harus kita selesaikan bersama,” tegasnya.

Andre berharap kolaborasi antara Pertamina dan Polda Sumbar dapat memastikan distribusi Solar bersubsidi sesuai peruntukan, sehingga masyarakat yang berhak benar-benar mendapat manfaat. “Penegakan hukum harus konsisten agar BBM subsidi tepat sasaran,” tuturnya.(des*)