Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, secara resmi membuka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2026. Acara ini digelar secara daring pada Selasa (29/7/2025).
Dalam sambutannya, Sekjen menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Saya minta seluruh jajaran bisa bekerja secara efektif karena kita hanya memiliki waktu tiga hari untuk menyusun RKA-K/L ini. Pastikan pagu tahun 2026 benar-benar berkualitas, transparan, dan akuntabel,” ujar Pudji.
Berdasarkan surat edaran bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 24 Juli 2025, pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp9,499 triliun.
Pudji berharap, proses penyusunan anggaran ini dapat melahirkan program-program yang tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas.
“RKA-K/L ini harus dirinci berdasarkan program dan kegiatan strategis yang telah dirancang, agar bisa mendukung pencapaian kinerja kementerian secara efisien dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses ini. Menurutnya, koordinasi yang baik sangat diperlukan agar seluruh proses berjalan sesuai arah dan tujuan yang ditetapkan.
“Saya minta kita tidak berpikir sektoral. Kita adalah satu kesatuan di bawah panji ATR/BPN. Bekerjalah dengan semangat kolektif,” tegasnya.
Lebih jauh, Pudji mengingatkan bahwa esensi dari tugas kementerian ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia mendorong seluruh jajaran agar selalu menumbuhkan rasa empati dalam menjalankan tugas.
“Fungsi utama ATR/BPN adalah melayani masyarakat. Kita bukan penguasa, tetapi pelayan publik. Jangan lihat siapa yang datang atau penampilannya, lihatlah kebutuhan dan kepentingannya,” pesannya.
Menutup arahannya, Pudji kembali mengajak seluruh peserta untuk melepaskan ego sektoral dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi secara keseluruhan.
“Mari kita kesampingkan ego sektoral, agar semua rencana dan niat baik kita bisa terwujud di tahun 2026 dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Acara ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas dan diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta dari jajaran pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN, termasuk seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.(des*)
