Jakarta – Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dinilai berpotensi membantu mengatasi keterbatasan akses layanan kesehatan di sejumlah wilayah Indonesia yang masih kekurangan tenaga medis. Gagasan tersebut mengemuka dalam rapat antara Komisi IX DPR dan Kementerian Kesehatan yang digelar pada Kamis (25/6/2026).
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, menilai perkembangan teknologi digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung bagi masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan dokter, terutama di daerah terpencil dan wilayah dengan jumlah tenaga kesehatan yang terbatas.
Menurutnya, AI dapat berperan sebagai alat bantu awal yang memberikan informasi atau analisis dasar terkait kondisi kesehatan pasien sebelum mendapatkan penanganan langsung dari tenaga medis profesional.
Nihayatul mengungkapkan bahwa persoalan distribusi dokter hingga kini masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah. Di sisi lain, mencetak tenaga dokter baru membutuhkan proses pendidikan yang panjang sehingga hasilnya tidak bisa dirasakan dalam waktu singkat.
Ia menilai berbagai program untuk meningkatkan jumlah dokter, termasuk pemberian dukungan pendidikan bagi putra daerah, merupakan langkah positif. Namun, solusi tersebut memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum dapat menjawab kebutuhan masyarakat saat ini.
Karena itu, ia mempertanyakan kemungkinan pemanfaatan teknologi yang ada saat ini untuk mengisi sebagian kekosongan layanan kesehatan, setidaknya dalam bentuk konsultasi awal atau identifikasi gejala penyakit tertentu.
Meski menyadari peran dokter tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi, Nihayatul menilai AI bisa menjadi jembatan sementara bagi masyarakat yang belum memiliki akses memadai terhadap layanan medis.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa pemerintah saat ini masih memprioritaskan pengembangan layanan telemedicine sebagai langkah yang lebih realistis untuk memperluas akses kesehatan.
Menurut Budi, akar persoalan yang perlu segera diselesaikan adalah ketimpangan penyebaran tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia. Banyak daerah, khususnya kawasan terpencil dan tertinggal, masih mengalami kekurangan dokter sehingga pelayanan kesehatan belum dapat berjalan optimal.
Ia menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan jumlah dokter sekaligus memastikan distribusinya lebih merata ke seluruh daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara langsung tanpa harus bergantung sepenuhnya pada teknologi.
Meski demikian, perkembangan AI tetap dianggap sebagai peluang yang dapat mendukung transformasi sektor kesehatan di masa depan. Namun untuk saat ini, pemerintah menilai penguatan telemedicine dan pemerataan tenaga medis masih menjadi prioritas utama dalam upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.(BY)
