Jakarta, fativa.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen serius dalam memberantas mafia tanah.
Dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/11/2024).
Nusron menyampaikan peringatan keras kepada oknum yang terlibat dalam tindak pidana pertanahan, termasuk dari internal kementeriannya.
“Ini adalah peringatan bagi siapa pun yang terlibat, terutama aparatur negara, termasuk pegawai Kementerian ATR/BPN. Kalau terbukti, saya sendiri yang akan menyerahkan mereka ke aparat penegak hukum,” ujar Nusron dengan tegas.
Menteri Nusron mengungkapkan, sengketa pertanahan yang sering terjadi tak lepas dari keterlibatan oknum internal dan eksternal. Ia menyebut perlunya pembenahan mendalam di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Memberantas mafia tanah tidak cukup hanya berkolaborasi dengan pihak luar. Kita juga harus memperbaiki sistem, meningkatkan kapabilitas, dan menjaga integritas SDM di internal ATR/BPN,” jelas Nusron.
Selain itu, keterlibatan pihak eksternal seperti kepala desa, notaris, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan pihak lain turut memperparah situasi.
“Kita menghadapi jaringan besar yang melibatkan berbagai elemen, dan inilah yang membuat kolaborasi menjadi sangat penting,” tambahnya.
Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan
Menteri Nusron meminta dukungan penuh dari aparat hukum dan keamanan, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Pertahanan, BIN, dan Mahkamah Agung. Ia menegaskan bahwa pemberantasan mafia tanah adalah kerja kolektif yang memerlukan sinergi lintas lembaga.
“Ini bukan pekerjaan ringan. Kolaborasi dengan aparat hukum, keamanan, dan pertahanan sangat penting untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Nusron.
Dukungan Tokoh Nasional
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang membuka acara.
Hadir pula Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Kepala BIN, Muhammad Herindra; Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin; Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin; Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto; Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Prim Haryadi; serta Kabareskrim Polri, Wahyu Widada.
Upaya yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi langkah signifikan untuk menciptakan sistem pertanahan yang bersih dan adil, demi kepentingan masyarakat dan stabilitas nasional. (LS/PHAL)
