Jakarta – Negara-negara di kawasan Asia Tenggara berpeluang mengurangi pengeluaran untuk penyediaan cadangan minyak darurat melalui penerapan sistem kerja sama regional. Berdasarkan hasil kajian Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), mekanisme tersebut diperkirakan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga USD610 juta atau sekitar 22 persen setiap tahun.
Angka tersebut diperoleh dari perbandingan antara sistem penyediaan cadangan minyak secara bersama di tingkat ASEAN dengan pola pengelolaan mandiri yang selama ini dapat dilakukan oleh masing-masing negara.
ERIA memperkirakan kebutuhan biaya untuk menyediakan dan menyimpan tambahan cadangan minyak melalui mekanisme regional berada di angka USD2,19 miliar per tahun. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan skema nasional yang diperkirakan membutuhkan dana hingga USD2,80 miliar setiap tahun.
Artinya, dengan kapasitas cadangan tambahan yang setara, pengelolaan secara bersama dapat memberikan penghematan sekitar USD610 juta per tahun.
Dalam simulasi tersebut, kepemilikan cadangan minyak tetap berada di tangan produsen atau mitra penyedia. Negara-negara yang terlibat nantinya memperoleh hak pemanfaatan berdasarkan ketentuan kerja sama yang telah disepakati. Adapun pengeluaran untuk distribusi saat kondisi darurat dan pengadaan kembali persediaan minyak tidak dimasukkan dalam perhitungan utama.
Kendati menawarkan keuntungan ekonomi, gagasan tersebut masih sebatas rekomendasi ERIA. Pelaksanaannya tetap membutuhkan pembahasan lebih lanjut serta persetujuan dari pemerintah negara-negara yang akan berpartisipasi.
Ekonom Energi Senior ERIA, Han Phoumin, menilai keberhasilan kerja sama ini tidak hanya ditentukan oleh pembagian hak penggunaan cadangan. Kesiapan setiap negara dalam mengatur mekanisme pencairan stok, menjamin ketersediaan jenis bahan bakar yang diperlukan, hingga memastikan kelancaran distribusi juga menjadi faktor penting.
Han menjelaskan, pelaksanaan uji coba secara sukarela dapat menjadi langkah awal untuk mengetahui kesiapan pemerintah dan operator dalam menjalankan mekanisme tersebut. Dengan demikian, berbagai kekurangan dapat diidentifikasi sebelum terjadi gangguan terhadap pasokan energi.
Pernyataan itu disampaikannya pada Selasa (10/11/2026).
Di luar persoalan ketahanan energi, negara-negara ASEAN juga dituntut meningkatkan kemampuan bersaing di tengah perubahan industri dunia. Peralihan menuju kegiatan ekonomi ramah lingkungan serta perkembangan teknologi digital menjadi dua aspek yang perlu mendapat perhatian serius.
Senior Policy Fellow ERIA, Intan Murnira Ramli, berpandangan bahwa masa depan industri ASEAN sangat ditentukan oleh keberhasilan negara-negara anggotanya dalam menggabungkan agenda pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi digital, dan kolaborasi lintas negara.
Menurut Intan, perubahan kondisi global justru dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk membangun sektor industri baru, mendatangkan investasi, memperluas rantai pasok, serta menciptakan lapangan kerja dengan kualitas yang lebih baik.
Meski demikian, proses peralihan menuju industri rendah karbon belum berjalan merata. Survei ERIA terhadap perusahaan asal Jepang yang menjalankan kegiatan usaha di kawasan ASEAN mencatat sebanyak 53,3 persen responden sudah melakukan upaya menekan emisi karbon.
Akan tetapi, langkah pengurangan emisi pada tingkat rantai pasok masih tergolong rendah. Hanya 7,1 persen perusahaan yang menyatakan telah mengganti pemasok dengan mitra yang menghasilkan emisi lebih kecil atau meminta pemasoknya menerapkan kebijakan pengurangan emisi.
Kondisi serupa juga ditemukan pada perusahaan lokal di ASEAN. Hasil survei menunjukkan bahwa perusahaan berskala kecil cenderung lebih tertinggal dalam menerapkan kebijakan produksi rendah karbon dibandingkan perusahaan besar.
Keterbatasan modal dan minimnya kemampuan teknis menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha kecil untuk melakukan perubahan tersebut.
Persoalan lain muncul dalam penerapan teknologi digital. Dalam survei terhadap perusahaan Jepang, sebanyak 70,8 persen responden mengaku kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi digital memadai. Selain itu, 64,7 persen perusahaan menyebut besarnya biaya penerapan teknologi sebagai kendala dalam menjalankan transformasi digital.
Berbagai hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa percepatan perubahan industri ASEAN membutuhkan dukungan yang lebih luas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudahan memperoleh teknologi, serta akses pendanaan yang lebih terjangkau perlu diperkuat agar perusahaan kecil tidak tertinggal dalam persaingan.
ERIA juga mendorong negara-negara ASEAN mempererat koordinasi melalui penyamaan standar dan peningkatan konektivitas regional. Salah satu upaya yang menjadi perhatian adalah ASEAN Green Economy Framework Agreement (GEFA).
Inisiatif tersebut diharapkan mampu membangun landasan kerja sama ekonomi hijau yang lebih kuat, mendorong masuknya investasi, serta menciptakan kesempatan baru bagi pertumbuhan dunia usaha di kawasan Asia Tenggara.(YU)
