Jakarta – Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol (Purn) Oegroseno, menduga kasus penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memiliki keterkaitan dengan kepentingan politik. Ia menilai persoalan tersebut perlu diusut secara menyeluruh karena hingga kini belum terlihat adanya tujuan yang berkaitan dengan penegakan hukum.
Oegroseno menyampaikan pandangan itu dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Timur, Minggu (8/11/2026). Menurutnya, jika tidak ditemukan kepentingan penegakan hukum dalam tindakan penyadapan tersebut, maka dugaan adanya motif politik patut menjadi perhatian.
Ia juga memperkirakan perkara tersebut mungkin berkaitan dengan perencanaan atau persaingan politik dalam jangka panjang. Oegroseno menyinggung sejumlah analisis pengamat mengenai perkembangan politik nasional sejak 2024.
Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan persoalan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan politik yang berlangsung hingga setelah 2029.
“Penguasa politik jangka pendek sudah lewat dua tahun nggak mungkin, jangka menengah sekarang tinggal 3 tahun lagi, atau jangka panjang? Jangka panjang berarti sampai lebih dari 2029 mungkin,” ujarnya.
Selain menyoroti dugaan motif politik, Oegroseno turut mengingatkan mengenai ketentuan penyadapan yang diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010. Ia menjelaskan bahwa tindakan penyadapan semestinya memiliki landasan yang jelas, terutama berkaitan dengan dugaan terjadinya tindak pidana.
Menurutnya, penyadapan tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa alasan dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dilakukan hanya tanpa kepentingan yang jelas, tindakan tersebut berpotensi melanggar aturan.
“Kalau penyadapan biasa untuk maksud apa? Iseng? Nggak boleh, berarti melanggar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Oegroseno mendorong Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk memperluas penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang melibatkan Listyo Sigit serta sejumlah pihak lainnya.
Ia menilai aparat penegak hukum harus mendalami seluruh kemungkinan yang berkaitan dengan kasus tersebut, termasuk dugaan adanya tindakan makar.
“Ini harus dikembangkan dalam penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Jadi ini harus diungkap tuntas hukumannya,” katanya.
Oegroseno berharap proses hukum tidak berhenti pada pengungkapan dugaan penyadapan semata. Ia meminta penyidik menelusuri seluruh rangkaian peristiwa agar kemungkinan tindak pidana lain yang berhubungan dengan perkara tersebut dapat terungkap secara terang.(Yu)
