Padang, fativa.id – Rencana menghidupkan kembali jalur kereta api di Sumatera Barat mulai memasuki tahap penting. Di balik harapan menghadirkan kembali transportasi berbasis rel yang menghubungkan sejumlah daerah, pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) harus menghadapi persoalan penataan kawasan di sepanjang lintasan, termasuk keberadaan ribuan bangunan yang berpotensi mengganggu keselamatan operasional.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan siap mengambil bagian dalam menyukseskan program tersebut, terutama melalui sosialisasi kepada masyarakat. Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menegaskan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan PT KAI untuk membahas langkah-langkah yang diperlukan agar proses di lapangan dapat berjalan dengan baik.
Pernyataan itu disampaikan Vasko di Padang, Senin (2/11/2026), menyusul permintaan Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin, agar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membantu menyampaikan rencana penataan kawasan jalur kereta api kepada masyarakat.
Menurut Vasko, komunikasi yang tepat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program reaktivasi. Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan mengenai tujuan, tahapan, serta alasan penataan kawasan di sekitar rel agar kebijakan tersebut dapat dipahami secara menyeluruh.
“Prinsipnya, Pemprov Sumbar siap mendukung KAI dalam sosialisasi. Terkait teknis pelaksanaannya nanti akan kita komunikasikan lebih lanjut dengan pihak KAI,” ujar Vasko.
Ia menilai, pengaktifan kembali jalur kereta api berpotensi memberikan dampak positif bagi Sumatera Barat. Selain memperluas pilihan transportasi, keberadaan jalur kereta api juga diharapkan mendukung pergerakan masyarakat, distribusi barang, serta pengembangan potensi ekonomi dan pariwisata di berbagai daerah.
Namun, untuk mewujudkan rencana tersebut, sejumlah persoalan teknis dan penataan kawasan harus diselesaikan terlebih dahulu. Salah satu yang menjadi perhatian PT KAI adalah keberadaan sekitar 6.800 bangunan yang berdasarkan hasil identifikasi berpotensi mengganggu ruang bebas jalur kereta api.
Persoalan itu sebelumnya disampaikan Bobby Rasyidin ketika pencanangan reaktivasi jalur kereta api Sumatera Barat di Stasiun Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, 27 Oktober 2026. Ia meminta dukungan pemerintah daerah dan Forkopimda agar proses sosialisasi dapat menjangkau masyarakat yang berada di sekitar lintasan.
Bobby menjelaskan, keselamatan perjalanan kereta api membutuhkan ruang bebas di sepanjang jalur rel. Ketentuan yang disampaikan KAI mencakup enam meter pada sisi kanan dan enam meter pada sisi kiri rel, sehingga total ruang bebas yang diperlukan mencapai 12 meter.
Keberadaan bangunan di kawasan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditangani dalam persiapan pengoperasian kembali jalur kereta api. Meski demikian, proses penataan membutuhkan komunikasi dan koordinasi agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami mohon bantuan Forkopimda untuk sama-sama melakukan sosialisasi agar tidak ada lagi bangunan-bangunan di sekitar rel kereta api,” kata Bobby.
Selain persoalan bangunan, kondisi alam Sumatera Barat yang memiliki wilayah perbukitan serta berpotensi mengalami bencana juga menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan jaringan perkeretaapian. Faktor-faktor tersebut perlu diperhitungkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
PT KAI merencanakan reaktivasi jalur kereta api Sumbar secara bertahap. Untuk tahap pertama, perhatian diarahkan pada lintasan Kayu Tanam–Padang Panjang sepanjang 15,3 kilometer, yang direncanakan mulai dikerjakan pada 2027.
Selanjutnya, program tersebut akan dikembangkan menuju Solok dan Sawahlunto. Dalam rencana jangka berikutnya, konektivitas perkeretaapian juga diarahkan dari Padang Panjang ke Bukittinggi, Payakumbuh, hingga Limbanang di Kabupaten Limapuluh Kota, yang berbatasan dengan Provinsi Riau.
Pengaktifan kembali jalur-jalur tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah di Sumatera Barat. Di samping mendukung mobilitas penumpang, jaringan kereta api juga berpotensi memperkuat distribusi barang serta membuka peluang baru bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
Pencanangan reaktivasi jalur kereta api Sumbar di Stasiun Kayu Tanam pada 27 Oktober lalu turut dihadiri Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Donny Oskaria; Pelaksana Tugas Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Rosita; serta sejumlah pejabat pusat dan daerah.
Dukungan Pemprov Sumbar dalam sosialisasi menjadi salah satu upaya membangun koordinasi antara pemerintah daerah dan PT KAI dalam mempersiapkan program tersebut. Tantangan penataan kawasan diharapkan dapat ditangani melalui komunikasi yang terarah, sehingga rencana menghidupkan kembali jalur kereta api di Ranah Minang dapat berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan.(bud)
