Jakarta – Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menutup rapat hasil pembicaraan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai rencana perubahan status pasar saham Indonesia. Pertemuan yang berlangsung secara virtual pada Senin (19/10/2026) itu membahas sejumlah persoalan, tetapi hasilnya belum dapat disampaikan kepada publik.
Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan bahwa pihaknya dan MSCI sepakat untuk tidak membeberkan isi pembicaraan maupun kesimpulan yang diperoleh dari pertemuan tersebut.
Menurut Jeffrey, ketentuan kerahasiaan itu juga berlaku pada sejumlah pertemuan sebelumnya antara kedua pihak. Karena itu, BEI belum bisa memberikan penjelasan terperinci mengenai perkembangan terbaru pembahasan tersebut.
Meski hasil pertemuan belum diumumkan, BEI menyampaikan dua agenda baru yang ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat integritas pasar modal Indonesia.
Kedua kebijakan tersebut meliputi rencana mengeluarkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta membuka informasi kepemilikan saham di atas 1 persen berikut keterangan afiliasi dengan perusahaan tercatat.
Jeffrey menekankan bahwa kedua langkah itu merupakan bagian dari agenda pembenahan bursa yang telah dirancang sebelumnya. Ia membantah bahwa inisiatif tersebut secara khusus dibuat sebagai respons terhadap pertemuan dengan MSCI pada hari yang sama.
BEI, lanjutnya, ingin menjalankan berbagai upaya yang dinilai dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pasar modal nasional, terlepas dari hasil evaluasi yang dilakukan penyedia indeks internasional tersebut.
BEI Minta Penjelasan atas Rencana Perubahan Status Pasar
Sebelum pertemuan berlangsung, BEI telah menyampaikan keinginannya untuk memperoleh penjelasan mengenai dasar pertimbangan MSCI dalam mengkaji perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia.
MSCI sebelumnya mengumumkan konsultasi mengenai kemungkinan menurunkan status Indonesia dari emerging market atau pasar berkembang menjadi standalone market.
Rencana tersebut menjadi perhatian pelaku pasar karena perubahan klasifikasi berpotensi memengaruhi persepsi investor internasional terhadap pasar saham Indonesia.
Jeffrey menyebut pengumuman itu datang di luar perkiraan pihak bursa. Menurut dia, ketidakjelasan mengenai latar belakang keputusan tersebut dapat memunculkan kebingungan dan meningkatkan ketidakpastian di kalangan investor.
Oleh sebab itu, BEI ingin mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai pertimbangan MSCI sebelum mengambil kesimpulan lebih jauh.
Namun, setelah pertemuan digelar, BEI tetap belum mengungkapkan hasil pembahasan karena adanya kesepakatan kerahasiaan antara kedua pihak.
BEI Yakin Indonesia Masih Layak Berstatus Emerging Market
Di tengah rencana evaluasi MSCI, Jeffrey menyampaikan keyakinannya bahwa pasar modal Indonesia masih memenuhi persyaratan untuk dikategorikan sebagai pasar berkembang.
Ia mengatakan pandangan tersebut tidak hanya didasarkan pada penilaian internal BEI. Sejumlah investor global yang telah berdiskusi dengan pihak bursa juga dinilai memiliki pandangan serupa mengenai kelayakan Indonesia untuk mempertahankan status tersebut.
Jeffrey turut menyoroti kondisi perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa. Menurut dia, kemampuan emiten menghasilkan laba dan membagikan dividen kepada pemegang saham menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa fundamental perusahaan masih cukup baik.
Selain itu, pertumbuhan jumlah investor ritel domestik juga menjadi bagian dari perkembangan pasar modal Indonesia yang patut diperhitungkan.
Ia menilai Indonesia bahkan memiliki sejumlah aspek yang dinilai lebih unggul dibandingkan beberapa negara lain dalam kelompok pasar berkembang.
Meski demikian, keputusan mengenai klasifikasi pasar tetap berada dalam kewenangan MSCI berdasarkan kriteria dan metodologi yang digunakan lembaga tersebut.
Transparansi Kepemilikan Saham Jadi Fokus Pembenahan
Dua inisiatif yang diumumkan BEI menunjukkan bahwa peningkatan keterbukaan informasi menjadi salah satu fokus pembenahan pasar modal.
Rencana mengecualikan saham berkonsentrasi kepemilikan tinggi dari IHSG berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas indeks. Sementara itu, publikasi data kepemilikan di atas 1 persen beserta informasi afiliasi diharapkan membantu pelaku pasar memahami struktur kepemilikan saham secara lebih jelas.
Ketersediaan informasi tersebut penting bagi investor ketika menilai likuiditas, distribusi kepemilikan, serta potensi risiko pada saham tertentu.
Langkah transparansi juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan terhadap mekanisme perdagangan di bursa. Namun, dampaknya akan bergantung pada pelaksanaan kebijakan, konsistensi pengawasan, serta kualitas informasi yang tersedia bagi publik.
Untuk saat ini, perhatian pasar masih tertuju pada perkembangan komunikasi antara BEI dan MSCI, termasuk kejelasan mengenai rencana perubahan klasifikasi Indonesia.
Sementara menunggu keputusan lebih lanjut, BEI menyatakan tetap menjalankan agenda transformasi untuk memperkuat integritas pasar modal nasional.(BY)
