Jakarta — Pemerintah menetapkan kebijakan baru untuk menjaga harga telur di tingkat peternak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan membeli telur dari peternak dengan harga Rp26.500 per kilogram.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam petunjuk teknis yang telah ditandatangani dan diterbitkan Kementerian Pertanian. Amran menyebut penerbitan aturan dilakukan segera setelah peternak menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi.
“Sudah saya tanda tangan, sudah keluar. Begitu demo pertama, langsung kami tanda tangan hari itu juga,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2026).
Menurut Amran, penyerapan telur melalui program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kepastian pasar bagi peternak. Mekanisme pembelian akan dilakukan secara langsung dari peternak untuk memenuhi kebutuhan SPPG.
Selain memperkuat penyerapan telur, pemerintah juga menyiapkan kebijakan untuk menekan biaya produksi peternakan, khususnya dari sisi pakan. Pemerintah, kata Amran, telah mengambil keputusan terkait pemanfaatan skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Yang pertama adalah harga pakan harus turun. Pakai SPHP, kemarin sudah diputus,” katanya.
Amran juga memperingatkan para importir agar tidak melakukan praktik yang dapat mengganggu pasar dan menekan harga produk peternak lokal. Pemerintah, lanjutnya, tidak akan ragu memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran.
Ia bahkan menyatakan izin usaha importir dapat dicabut jika terbukti melakukan pelanggaran. Apabila ditemukan unsur pidana, kasus tersebut akan diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk diproses.
“Jangan importir bermain-main. Kalau ada, izinnya saya cabut. Kalau ada pidana, kami kirim,” tegasnya.
Lebih lanjut, Amran menekankan bahwa skema pembelian telur untuk kebutuhan MBG dirancang agar rantai penyerapan berlangsung langsung dari peternak ke SPPG. Dengan harga pembelian yang telah ditetapkan pemerintah, peternak diharapkan memperoleh kepastian pasar sekaligus terlindungi dari tekanan harga yang terlalu rendah.
“Semua sudah sepakat. Harga pembelian pemerintah itu langsung ke SPPG, dari peternak langsung,” ujar Amran.(BY)
