Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak serius fenomena El Nino serta gejolak global yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional.
Dalam Rapat Kerja Komisi IV bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/4/2026), Arif menegaskan bahwa El Nino berisiko memperpanjang musim kemarau, mengurangi ketersediaan air, mengganggu pola tanam, hingga menekan produktivitas komoditas pangan strategis.
Ia juga menyoroti kondisi global yang tidak stabil, termasuk konflik di Timur Tengah, yang dapat memperbesar tekanan terhadap sektor pangan dan energi. Menurutnya, gangguan distribusi minyak dunia, khususnya di Selat Hormuz, akan berdampak luas ke berbagai sektor.
“Dengan tersendatnya minyak di Selat Hormuz, ini pasti berakibat ke semua aspek,” ujarnya.
Arif menilai dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh petani dan nelayan, tetapi juga masyarakat secara luas. Karena itu, ia mendesak pemerintah menyiapkan langkah mitigasi yang konkret dan menyeluruh.
Selain faktor eksternal, ia juga menyoroti persoalan domestik, seperti kerusakan infrastruktur irigasi. Menurutnya, lebih dari 46 persen jaringan irigasi yang dikelola pemerintah daerah dalam kondisi rusak dan perlu segera diperbaiki, terutama menjelang potensi El Nino.
Di sisi lain, Arif mengingatkan potensi kendala pasokan energi untuk sektor pertanian, terutama terkait kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi operasional alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Kami belum melihat langkah antisipatif jika sewaktu-waktu petani mengalami kesulitan mendapatkan BBM,” katanya.
Pada sektor kelautan dan perikanan, ia meminta pemerintah mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap nelayan. El Nino berkepanjangan dinilai dapat mengubah suhu permukaan laut serta rantai makanan, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas perairan.
“Jangan sampai nelayan berhenti melaut,” tegasnya.
Arif juga menekankan pentingnya perlindungan ekosistem laut, khususnya terumbu karang di wilayah Indonesia Timur yang menjadi pusat potensi perikanan nasional. Ia menyebut tingkat kerusakan terumbu karang telah mencapai 50–80 persen dan perlu segera ditangani.
Ia berharap pemerintah segera merumuskan strategi mitigasi yang komprehensif, termasuk pemanfaatan teknologi di sektor pertanian dan perikanan, guna menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tekanan global dan perubahan iklim.
