Jakarta – Kesabaran Sumatera Barat terhadap lambannya pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru mulai menipis. Dua kali terputusnya jalur vital Lembah Anai dalam dua tahun terakhir, menjadi alarm keras bahwa daerah ini berada di ambang keterisolasian ketika bencana melanda.
Proyek tol yang sejak lama digaungkan kini ditagih bukan sekadar janji pembangunan, tetapi sebagai jaminan keselamatan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Tekanan itu mengemuka dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama para kepala daerah dengan Kementerian Pekerjaan Umum RI dan pimpinan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) di Gedung Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Pertemuan yang berlangsung usai Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut menjadi panggung bagi daerah untuk menyampaikan kegelisahan yang selama ini terpendam.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menyampaikan pernyataan tegas bahwa jalan tol bukan lagi pilihan pembangunan, melainkan kebutuhan mendesak.
Ia menilai putusnya akses Lembah Anai telah membuktikan rapuhnya ketergantungan masyarakat terhadap satu jalur utama yang rawan bencana.
Menurutnya, tanpa jalur alternatif yang memadai, masyarakat akan terus menghadapi risiko lumpuhnya mobilitas, terhambatnya distribusi logistik, hingga ancaman terhadap keselamatan warga.
Ia menegaskan, pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru harus dipandang sebagai investasi perlindungan wilayah, bukan sekadar proyek ekonomi.
Dalam forum tersebut, John Kenedy Azis juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendukung proses pembebasan lahan.
Ia meminta daerah dilibatkan secara langsung dalam setiap tahapan, agar hambatan sosial maupun teknis dapat diatasi secara cepat dan tidak berujung pada stagnasi proyek seperti yang kerap terjadi dalam pembangunan infrastruktur besar.
Pertemuan itu turut dihadiri Gubernur Sumatera Barat, para bupati dari Tanah Datar dan Agam, serta Wali Kota Bukittinggi dan Padang Panjang. Kehadiran Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, menambah tekanan politik agar pemerintah pusat tidak lagi menunda realisasi proyek yang dinilai krusial bagi konektivitas dan pertumbuhan kawasan.
Rapat akhirnya menegaskan komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk mempercepat tahapan teknis pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru.
Namun bagi masyarakat Sumatera Barat, komitmen itu kini bukan lagi cukup didengar, melainkan harus segera dibuktikan agar daerah ini tidak terus menjadi korban keterlambatan pembangunan infrastruktur strategis.(co).
