Padang – Wali Kota Padang, Fadly Amran, meninjau langsung aktivitas Bank Sampah Sejahtera Bersama di RW V, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, pada Kamis (9/10/2025).
Kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang terhadap partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Dalam kesempatan itu, Fadly Amran menyampaikan apresiasinya atas kiprah Bank Sampah Sejahtera Bersama yang dinilai konsisten dan aktif dalam mengelola sampah di wilayahnya. Ia juga menegaskan bahwa Pemko Padang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai pengelolaan sampah dan saat ini tengah menyiapkan revisinya.
“Selama ini sanksi hanya berupa denda. Tahun depan, insyaallah melalui perubahan Perda yang akan dibahas bersama DPRD dan aparat penegak hukum, akan ada tambahan sanksi sosial. Hal ini juga sesuai dengan perubahan KUHP Nomor 1 Tahun 2023. Kita ingin Padang menjadi kota pertama yang menerapkannya,” ujar Fadly.
Sebagai langkah lain dalam meningkatkan kesadaran warga sekaligus mendukung program Padang Balomba, Pemko Padang juga menyiapkan lomba kebersihan tingkat RT.
Fadly menjelaskan, penilaian lomba akan mencakup keterlibatan masyarakat dalam Bank Sampah dan Lembaga Pengelola Sampah (LPS), pengelolaan sampah rumah tangga seperti komposting dan daur ulang, hingga sinergi pengelolaan di tingkat kelurahan.
Untuk memberikan dorongan semangat, Pemko menyiapkan 33 paket hadiah bagi para pemenang di seluruh kecamatan. Setiap kecamatan akan melahirkan tiga pemenang, dengan hadiah Juara I Rp2,5 juta, Juara II Rp1,5 juta, dan Juara III Rp1 juta.
“Lomba ini akan digelar empat kali dalam setahun. Untuk tahun 2025, sebagai langkah awal, kegiatan akan dilaksanakan satu kali. Penilaian dimulai akhir Oktober dan berlangsung selama tiga bulan,” jelasnya, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Fadelan Fitra Masta.
Sementara itu, Direktur Bank Sampah Sejahtera Bersama, Refwildon, menjelaskan bahwa lembaga yang ia pimpin telah berjalan selama tiga setengah tahun. Meski begitu, tantangan masih ada, terutama karena sebagian warga belum sepenuhnya mendukung program pengelolaan sampah.
“Masih ada masyarakat yang menolak bergabung dengan LPS karena alasan ekonomi. Kami berharap mereka dapat menjadi nasabah Bank Sampah, sehingga pengelolaan volume sampah di lapangan bisa lebih terkendali,” tutupnya. (des*)
