Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Dalam kesempatan itu, Komisi II DPR RI menetapkan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa anggaran tersebut terbagi untuk tiga program utama, yakni dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang. RDP tersebut dihadiri pula oleh Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan.
“Anggaran 2026 akan difokuskan pada peningkatan layanan publik dan program prioritas pertanahan,” ujar Menteri Nusron.
Rinciannya, Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, yang mencakup gaji, tunjangan, serta mendukung operasional 527 satuan kerja (Satker) ATR/BPN di pusat dan daerah. Sementara itu, Rp3,023 triliun diperuntukkan kegiatan non-operasional, termasuk program strategis seperti Konsolidasi Tanah, Redistribusi Tanah, dan Peta Zona Nilai Tanah, dengan total anggaran program prioritas mencapai Rp1,8 triliun.
Menteri Nusron menambahkan, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2026 sebesar Rp3,289 triliun, naik sekitar 9,12% dibanding tahun sebelumnya. Mayoritas PNBP bersumber dari layanan fungsional senilai Rp3,545 triliun, sedangkan sisanya Rp44,651 miliar berasal dari layanan umum.
Dengan pagu anggaran yang telah disepakati, Nusron menegaskan komitmen kementeriannya untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR agar program pertanahan dan tata ruang dapat berjalan optimal.
“Kami berharap dukungan dan pendampingan dari pimpinan serta seluruh anggota Komisi II DPR RI dalam pelaksanaan program dan kegiatan 2026. Kami juga mengapresiasi segala upaya terbaik anggota Komisi II DPR RI dalam menyampaikan aspirasi rakyat,” ujar Menteri Nusron.
RDP yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, ini juga menghadirkan jajaran Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN beserta jajarannya.(des*)
