Survei Ungkap Kepuasan Publik, Lingkungan Jadi Raport Merah Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Jakarta – Kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir mendapat respons beragam dari masyarakat. Hasil survei Indonesia Center for Politics & Law Studies (IndocPolls) menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan tersebut berada di angka 57,4 persen.

Dari jumlah responden yang memberikan penilaian positif, sebanyak 7,3 persen bahkan menyatakan sangat puas. Meski demikian, masih terdapat 40 persen responden yang mengaku belum puas terhadap kinerja pemerintah. Sementara 2,6 persen lainnya tidak memberikan jawaban atau belum memiliki penilaian.

Direktur Komunikasi IndocPolls, Taufik Ch, mengungkapkan hasil tersebut merupakan gambaran persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Prabowo-Gibran sejak mulai memimpin Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Taufik melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Dalam penilaian berdasarkan sektor pemerintahan, bidang pertahanan dan keamanan menempati posisi teratas dengan tingkat kepuasan mencapai 70,4 persen. Adapun responden yang memberikan penilaian negatif pada sektor tersebut sebesar 24,9 persen, sedangkan 4,7 persen lainnya tidak menjawab atau belum menentukan sikap.

Taufik menilai tingginya apresiasi masyarakat terhadap sektor pertahanan tidak terlepas dari rekam jejak Prabowo. Pengalaman Presiden sebagai mantan perwira militer dan pernah menduduki jabatan Menteri Pertahanan dinilai turut memengaruhi persepsi masyarakat.

Selain faktor tersebut, pemerintah juga dinilai menunjukkan perhatian terhadap penguatan kemampuan pertahanan nasional. Salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan Minimum Essential Force (MEF) serta pengadaan berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan teknologi modern.

Penilaian positif berikutnya terlihat pada sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Bidang ini memperoleh tingkat kepuasan sebesar 62,1 persen. Sebaliknya, 34,1 persen responden menyatakan tidak puas dan 3,2 persen lainnya tidak memberikan penilaian.

Baca Juga  Pertalite Rp10.000 dan LPG 3 Kg Tetap, Pemerintah Tahan Kenaikan Harga

Menurut Taufik, pengungkapan sejumlah perkara korupsi berskala besar menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Penanganan kasus tersebut, termasuk perkara yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dinilai menunjukkan upaya penegakan hukum tanpa membedakan pihak yang terlibat.

Sementara itu, sektor politik dan stabilitas nasional memperoleh apresiasi dari 54,3 persen responden. Bidang pendidikan dan kesehatan mencatat tingkat kepuasan sebesar 51,9 persen, sedangkan sektor kebudayaan dan kehidupan beragama berada pada angka 50,1 persen.

Taufik berpandangan, berbagai persoalan dan dinamika politik yang muncul selama dua tahun pemerintahan belum sampai mengganggu stabilitas nasional secara signifikan. Kondisi tersebut, menurutnya, turut didukung oleh hubungan politik pemerintah dengan sejumlah partai dan kekuatan politik di Tanah Air.

Ekonomi dan Lingkungan Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Di balik penilaian positif pada sejumlah bidang, hasil survei IndocPolls juga memperlihatkan adanya sektor yang masih mendapatkan kritik dari masyarakat.

Persoalan ekonomi menjadi salah satu bidang yang memperoleh penilaian kurang menggembirakan. Tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah di sektor ini hanya mencapai 43,8 persen. Sementara itu, sebanyak 50,6 persen menyatakan tidak puas.

Taufik menyebut kondisi nilai tukar rupiah dan dinamika pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi sejumlah tantangan ekonomi yang perlu diperhatikan pemerintah. Situasi tersebut dinilai turut memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kebijakan ekonomi nasional.

Penilaian lebih rendah ditemukan pada sektor lingkungan hidup dan penanganan bencana. Bidang ini hanya mendapatkan tingkat kepuasan sebesar 31,3 persen.

Baca Juga  Suharyanto Tegaskan Efektivitas Sistem Peringatan Dini Pemerintah Saat Gempa Terjadi

Sebaliknya, 51,1 persen responden mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan dan bencana. Adapun 17,9 persen lainnya memilih tidak menjawab atau belum menentukan penilaian.

Menurut Taufik, rendahnya apresiasi pada sektor tersebut berkaitan dengan berbagai kejadian bencana yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian, mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di dalam negeri, tetapi turut menjangkau negara-negara tetangga.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah.

Metode Pelaksanaan Survei

Survei IndocPolls dilaksanakan selama enam hari, yakni pada 15 hingga 20 Oktober 2026. Penelitian ini melibatkan 1.200 orang sebagai responden yang tersebar dan mewakili 38 provinsi di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung atau tatap muka dengan menggunakan metode multistage random sampling.

Dengan jumlah responden tersebut, survei memiliki tingkat kesalahan atau margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Temuan ini memberikan gambaran mengenai bidang pemerintahan yang mendapatkan apresiasi sekaligus sektor yang masih menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat selama dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran.(YU)