Jakarta — Kebijakan hilirisasi nikel Indonesia tidak langsung berjalan mulus. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa keputusan pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel mentah sempat menuai kritik keras dan bahkan berujung pada gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Luhut mengatakan, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan tersebut meski menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Menurutnya, langkah itu diambil agar Indonesia dapat mengolah kekayaan mineral di dalam negeri dan memperoleh nilai tambah yang lebih besar.
“Saya masih ingat masa-masa awal larangan ekspor bijih nikel, kami dicibir, kami ditekan dari berbagai arah, kami digugat sampai ke WTO, dan banyak yang bilang Indonesia tidak akan sanggup,” ujar Luhut dalam acara peluncuran dan bedah buku Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Alih-alih menghentikan kebijakan tersebut, pemerintah justru melanjutkan pembangunan industri pengolahan mineral. Perkembangan industri nikel yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, kata Luhut, menjadi salah satu indikator bahwa strategi hilirisasi mulai memberikan hasil.
“Namun sekarang saya kira Pak Bahlil tegap berdiri mengatakan ‘kami bisa’,” ujarnya.
Investor Mulai Berdatangan
Luhut juga menyoroti perubahan sikap sejumlah pihak yang dahulu meragukan kebijakan hilirisasi Indonesia. Menurut dia, pihak-pihak yang sebelumnya mempertanyakan kemampuan Indonesia kini mulai menunjukkan ketertarikan untuk masuk ke sektor tersebut.
“Sebagian yang dulu mentertawakan itu justru sekarang antre minta bertemu dengan Pak Bahlil, mau ikut investasi,” kata Luhut.
Perkembangan tersebut tidak hanya terlihat dari meningkatnya aktivitas investasi. Luhut menyebut ekspor produk berbasis nikel dan berbagai produk turunannya juga mengalami pertumbuhan signifikan setelah pengolahan dilakukan di dalam negeri.
Ia mencontohkan perubahan yang terjadi di sejumlah kawasan industri. Morowali dan Halmahera Tengah yang sebelumnya belum menjadi pusat perhatian dalam peta ekonomi nasional kini berkembang pesat dan terhubung dengan jaringan industri global.
“Morowali dan Halmahera Tengah yang dulu nyaris tidak tercatat dalam peta ekonomi nasional, sekarang tumbuh dua digit yang menjadi bagian dari rantai pasok industri dunia,” tuturnya.
Hilirisasi Masih Punya Pekerjaan Rumah
Meski menilai hilirisasi telah membawa perubahan besar, Luhut mengingatkan bahwa proses tersebut belum mencapai tujuan akhir. Pemerintah masih perlu memastikan pertumbuhan kawasan industri memberikan manfaat yang lebih merata bagi daerah penghasil mineral maupun masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Menurut Luhut, pelaku usaha nasional dan daerah perlu mendapatkan ruang lebih besar untuk terlibat dalam rantai nilai industri. Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar atau investor asing.
“Manfaat hilirisasi harus lebih adil bagi daerah dan masyarakat sekitar industri. Pengusaha nasional, pengusaha daerah harus naik kelas dalam rantai nilai. Teknologi harus dikuasai anak bangsa, standar lingkungan serta keselamatan tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Selain peningkatan kapasitas industri dan pelaku usaha, aspek teknologi serta kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Indonesia dinilai perlu memiliki kemampuan teknologi yang semakin kuat agar tidak berhenti pada tahap pengolahan dasar.
Standar Lingkungan Jadi Penentu Daya Saing
Luhut turut menyoroti perubahan tuntutan pasar internasional terhadap produk industri. Menurutnya, konsumen dan pasar global semakin memperhatikan asal-usul serta proses produksi suatu komoditas, termasuk dampaknya terhadap lingkungan.
Karena itu, penerapan standar lingkungan dan keselamatan kerja harus menjadi bagian dari strategi industri Indonesia, bukan sekadar kewajiban tambahan.
“Pasar dunia semakin menuntut pasokan yang bersih, jadi ini bukan lagi pilihan, ini syarat daya saing,” kata Luhut.
Dengan tantangan tersebut, agenda hilirisasi ke depan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan nilai ekspor, tetapi juga memperkuat keterlibatan industri nasional, penguasaan teknologi, pemerataan manfaat ekonomi, serta memastikan produk Indonesia mampu memenuhi standar global.(BY)
