Jakarta – Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia untuk wilayah Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T) menyampaikan bahwa sebanyak 645 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga kini masih belum mendapatkan kepastian operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Padahal, ratusan SPPG tersebut telah menuntaskan seluruh tahapan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kerja sama (PKS) di kawasan 3T dan seharusnya sudah bisa mulai beroperasi.
Ketua Umum APGI 3T, Herwil Junaidi Harefa, menjelaskan bahwa seluruh proses pembangunan serta persiapan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sejak awal, para investor menjalankan pembangunan SPPG berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh BGN.
Ia menegaskan bahwa pembangunan ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya anak-anak di wilayah terpencil yang belum mendapatkan akses terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, tujuan utama para pihak yang terlibat adalah untuk mendukung program pemerintah, bukan untuk memperjualbelikan fasilitas yang telah dibangun.
Herwil juga menyoroti bahwa pembangunan di daerah terpencil menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan di wilayah perkotaan, seperti keterbatasan akses serta tingginya biaya distribusi dan logistik.
APGI 3T menyebutkan bahwa sebagian besar proyek pembangunan telah rampung pada periode Oktober hingga Desember 2025. Namun sampai saat ini, banyak pengelola yang belum memperoleh kejelasan terkait kapan SPPG tersebut dapat mulai beroperasi.
Ia menambahkan bahwa dana pembangunan berasal dari modal pribadi serta pinjaman, sehingga terdapat berbagai kewajiban yang harus dipenuhi kepada tenaga kerja maupun pihak lain yang terlibat. Meski demikian, kepastian operasional belum juga diberikan.
Berdasarkan data APGI 3T, sebanyak 645 SPPG di wilayah 3T telah melewati berbagai tahapan, mulai dari pembangunan, penilaian (appraisal), verifikasi, pembukaan virtual account, penunjukan kepala SPPG, hingga penerimaan draft PKS dan dinyatakan siap beroperasi. Total investasi yang telah digelontorkan diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun.
Oleh karena itu, APGI 3T berharap BGN segera memberikan kejelasan terkait operasional seluruh SPPG yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat segera dirasakan oleh masyarakat di wilayah 3T.(BY)
