Jakarta – Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), yang juga merupakan Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, memberikan klarifikasi terkait anggaran proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang masih mengalami pemblokiran oleh Kementerian Keuangan.
1. Pembangunan IKN Tahap 2 Dialokasikan Rp48,8 Triliun
Troy menjelaskan bahwa kebutuhan dana untuk pembangunan IKN tahap kedua mencapai Rp48,8 triliun. Anggaran ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Dana tersebut difokuskan pada pembangunan kompleks perkantoran bagi lembaga yudikatif dan legislatif.
“Program pembangunan tahap kedua IKN (2025-2029) bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung Nusantara sebagai pusat pemerintahan politik Republik Indonesia pada 2028. Hal ini mencakup penyelesaian ekosistem yudisial serta legislatif beserta infrastruktur pendukungnya,” ujar Troy dalam pernyataan tertulis, Jumat (7/2/2025).
2. Sesuai dengan Arahan Presiden Prabowo
Menurut Troy, besaran anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan tahap kedua IKN ini telah disesuaikan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Anggaran tersebut terdiri dari APBN sebesar Rp48,8 triliun, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun, serta investasi swasta yang diperkirakan akan masuk pada Februari 2025 sebesar Rp6,49 triliun.
3. Pemblokiran Anggaran oleh Kementerian Keuangan
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan IKN. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggaran di Kementerian PU masih diblokir oleh Kementerian Keuangan.
Dody menjelaskan bahwa kebijakan tersebut terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Akibatnya, total anggaran Kementerian PU untuk tahun 2025 hanya tersisa Rp29,57 triliun.
“Dana untuk proyek ini masih belum tersedia,” kata Dody saat ditemui di Kompleks DPR RI.
Meski begitu, Dody menyatakan bahwa pihaknya akan segera menyampaikan kembali usulan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kebutuhan anggaran guna mendukung program pembangunan yang bersifat prioritas. Ia berharap ada tambahan alokasi dari Kementerian Keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur.
“Kalau bisa ditambah Rp1.000 triliun, kenapa tidak? Kalau memungkinkan,” tutupnya.(BY)
