Jakarta – Pemerintah mulai merancang kebijakan penentuan upah minimum tahun 2027 dengan memasukkan aspek kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai salah satu dasar pertimbangan. Kebijakan ini diharapkan mampu menggambarkan kebutuhan riil pekerja, sehingga penetapan upah tidak hanya didasarkan pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, pemerintah saat ini sedang menyusun perkiraan nilai KHL dengan memanfaatkan data pola konsumsi masyarakat dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam penyusunannya, terdapat empat kelompok kebutuhan yang menjadi perhatian, yaitu konsumsi makanan, berbagai kebutuhan pokok nonmakanan, layanan kesehatan dan pendidikan, serta biaya perumahan. Seluruh aspek tersebut menjadi gambaran mengenai besarnya pengeluaran yang dibutuhkan pekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari secara layak.
Yassierli menyampaikan bahwa hasil perhitungan KHL nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Ia juga meminta Dewan Pengupahan di setiap daerah membuka ruang komunikasi antara seluruh pihak yang berkepentingan.
“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” kata Yassierli dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Selain mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja, kebijakan upah minimum tahun depan tetap memperhatikan perkembangan perekonomian dan situasi pasar tenaga kerja. Perhitungan tersebut menggunakan sejumlah indikator, meliputi laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan indeks tertentu yang memiliki rentang nilai antara 0,5 sampai 1,0.
Pemerintah juga tengah menyusun perkiraan KHL secara lebih terperinci hingga wilayah kabupaten dan kota. Untuk menghasilkan perhitungan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah, digunakan metode pengelompokan wilayah berdasarkan 11 parameter.
Melalui metode tersebut, perbedaan kondisi ekonomi, karakteristik wilayah, serta kebutuhan masyarakat di setiap daerah dapat tergambarkan secara lebih proporsional. Hasilnya diharapkan membantu pemerintah daerah menentukan kebijakan upah minimum dengan dasar perhitungan yang lebih terukur.
Menaker kembali mengingatkan agar Dewan Pengupahan Daerah tidak mengabaikan hasil estimasi KHL dalam proses pembahasan upah minimum. Selain itu, penetapan besaran upah harus dilakukan melalui komunikasi terbuka dengan memperhatikan masukan dari kalangan pekerja, pengusaha, maupun unsur terkait lainnya.
Adapun landasan hukum penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 sampai dengan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Berdasarkan aturan tersebut, gubernur memiliki kewajiban menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Sedangkan untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), pemberlakuannya mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing gubernur sesuai ketentuan yang berlaku.(YU)













