DPR dan Pemerintah Perkuat Perlindungan Anak dari Perundungan

Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia usai menggelar audiensi bersama perwakilan pelajar dengan Menkomdigi Meutya Hafid dan Menteri PPPA Arifah Fauzi di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia usai menggelar audiensi bersama perwakilan pelajar dengan Menkomdigi Meutya Hafid dan Menteri PPPA Arifah Fauzi di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Jakarta – Upaya melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perundungan atau bullying membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tidak hanya pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan perusahaan teknologi juga dinilai harus mengambil peran dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, termasuk ketika beraktivitas di internet.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, meminta adanya kerja sama yang lebih kuat antarkementerian serta partisipasi aktif masyarakat untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Hal tersebut disampaikan Doli setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan pelajar bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi di kantor Kemkomdigi, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Doli, suara anak-anak dan pelajar harus menjadi bagian penting dalam penyusunan langkah perlindungan. Sebab, mereka merupakan kelompok yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan kekerasan dan perundungan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menjelaskan, ancaman terhadap anak saat ini semakin beragam. Kekerasan tidak lagi hanya terjadi melalui tindakan fisik maupun ucapan, tetapi juga dapat berlangsung melalui media sosial dan berbagai platform digital.

Dalam pertemuan tersebut, para pelajar turut menceritakan pengalaman serta persoalan yang mereka hadapi ketika berinteraksi di lingkungan sosial maupun dunia maya.

Doli menegaskan bahwa seluruh bentuk kekerasan terhadap anak harus mendapatkan perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Baca Juga  Dunia Energi Berduka, Rida Mulyana Wafat

Ia juga mengingatkan bahwa upaya pencegahan tidak cukup dilakukan melalui pertemuan atau pembahasan formal. Diperlukan gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, DPR, masyarakat, serta generasi muda agar perlindungan anak dapat diwujudkan secara nyata.

Sebagai langkah lanjutan, Doli mengungkapkan rencana pelaksanaan kegiatan bersama pemerintah dan anggota DPR pada 20 November mendatang, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Internasional.

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen nasional dalam menghentikan kekerasan terhadap anak dalam bentuk apa pun.

Menkomdigi Tekankan Pentingnya Dukungan Masyarakat

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyambut baik inisiatif yang disampaikan Doli serta keterlibatan para pelajar dalam menyuarakan persoalan perlindungan anak.

Menurut Meutya, kebijakan pemerintah tidak akan berjalan maksimal apabila tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Terlebih, anak-anak sebagai kelompok yang paling merasakan dampak dari persoalan tersebut perlu dilibatkan dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan.

Ia menilai partisipasi masyarakat dapat memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang mengatur perlindungan anak dalam penggunaan teknologi dan ruang digital.

Meutya mengatakan, aspirasi yang disampaikan para pelajar memperlihatkan bahwa keamanan ketika menggunakan media sosial masih menjadi persoalan yang perlu ditangani.

Di satu sisi, anak-anak membutuhkan perlindungan dari berbagai risiko di internet. Namun, mereka juga tetap memerlukan akses terhadap ruang digital yang sehat agar bisa memperoleh informasi, pengetahuan, dan berbagai konten positif.

Baca Juga  Perhatikan Ini, Tanda Anak Kekurangan Kasih Sayang

Karena itu, peningkatan kemampuan literasi digital harus terus diperluas, baik melalui program pemerintah maupun dukungan pihak lain.

Meutya menegaskan tanggung jawab tersebut tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah. Perusahaan teknologi besar atau big tech yang menjalankan layanan di Indonesia juga harus ikut memastikan platform mereka memberikan perlindungan memadai bagi anak.

Libatkan Organisasi Pelajar dan Forum Anak

Audiensi tersebut turut dihadiri perwakilan pelajar SMA dari berbagai organisasi kepemudaan dan kesiswaan.

Di antara peserta yang dilibatkan terdapat Presiden Organisasi OSIS Jakarta, Wakil Presiden Organisasi OSIS se-Indonesia, Maju Bersama OSIS, Generasi Berencana (GenRe), serta Forum Anak.

Kehadiran berbagai organisasi tersebut diharapkan dapat memperluas penyampaian aspirasi anak sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan perundungan.

Melalui kolaborasi pemerintah, DPR, masyarakat, sekolah, dan perusahaan teknologi, perlindungan anak diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi juga terwujud dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sosial maupun ruang digital.(YU)