Padang – Yota Balad kini memegang dua panggung sekaligus. Sebagai Wali Kota Pariaman dan Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Pariaman periode 2026–2031.
Pengukuhan yang dilakukan Ketua Harian DPN HKTI Prof. Andi Muhammad Syakir di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Selasa (1/9/2026), bukan sekadar pergantian kepengurusan.
Jabatan itu membawa konsekuensi besar. Membuktikan apakah kedekatan antara kekuasaan dan organisasi petani benar-benar mampu melahirkan perubahan di lapangan.
Pesannya bahkan datang langsung dari pusat. Prof. Andi Muhammad Syakir mengingatkan pengurus HKTI agar tidak menjadikan organisasi sekadar struktur di atas kertas. HKTI harus turun ke tengah petani, mendengar keluhan, kemudian menghadirkan solusi konkret.
Pernyataan itu sekaligus menjadi tantangan bagi kepengurusan baru Kota Pariaman yang kini dipimpin langsung oleh kepala daerah.
Sebab persoalan petani tidak selesai hanya dengan seremoni pengukuhan. Harga produksi, pupuk, teknologi, kualitas sumber daya manusia hingga kepastian pasar merupakan persoalan yang menentukan apakah petani bisa bertahan atau justru semakin terpinggirkan.
Janji membela petani akan diuji bukan di ruang rapat, melainkan di sawah, ladang, tambak, pasar dan tempat-tempat produksi masyarakat.
Yota Balad menyatakan kesediaannya menerima amanah tersebut sebagai tanggung jawab moral, bukan sekadar jabatan organisasi.
Ia menegaskan sektor pertanian dan perikanan merupakan penopang ketahanan pangan sekaligus roda ekonomi penting Kota Pariaman.
Pemko bersama HKTI pun menjanjikan sejumlah agenda, mulai dari kemudahan akses pupuk, modernisasi alat dan teknologi pertanian, peningkatan kapasitas petani hingga membuka kepastian pasar bagi hasil pertanian dan perikanan.
Namun, ada pekerjaan rumah yang tidak kecil. Memastikan semua agenda itu tidak berhenti menjadi daftar program.
Wakil Ketua Umum HKTI Sonny Soerojo Junior bahkan menambahkan satu tuntutan baru, yakni kemampuan organisasi beradaptasi dengan era digital. Facebook, Instagram, YouTube hingga TikTok didorong menjadi kanal untuk mengangkat inovasi dan persoalan petani.
Di titik ini, HKTI dituntut bukan hanya hadir secara fisik, tetapi juga mampu membuat suara petani terdengar lebih luas.
Pengukuhan dilakukan serentak bersama DPC HKTI dari 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat dan dirangkaikan dengan Musda DPD HKTI Sumbar.
Berdasarkan SK DPN HKTI Nomor Kep-142/160/DPC/DPN-HKTI/7/2026, kepengurusan Kota Pariaman menempatkan Yota Balad sebagai Ketua, Fitraneli sebagai Sekretaris dan Faidel Indra sebagai Bendahara.
Kini bola berada di tangan Yota Balad dan jajaran HKTI Kota Pariaman. Lima tahun masa bakti bukan waktu singkat untuk membuktikan janji.
Ukurannya pun sederhana. Apakah pupuk lebih mudah diperoleh, teknologi benar-benar sampai kepada petani, hasil produksi memiliki pasar dan pendapatan petani meningkat? Jika jawabannya iya, rangkap peran itu akan dikenang sebagai kekuatan.
Tetapi jika petani tetap berkutat dengan masalah yang sama, jabatan Ketua HKTI hanya akan menjadi gelar tambahan di tengah persoalan yang tak kunjung selesai.(ssc).
