Jakarta – Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu motor utama perekonomian Indonesia. Pada triwulan I tahun 2026, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hampir mencapai 13 persen, menjadikannya yang terbesar ketiga secara nasional, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,79 persen secara tahunan.
Untuk memenuhi kebutuhan data ekonomi yang akurat dan terkini, pemerintah melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menghadirkan pendataan komprehensif mengenai struktur, karakteristik, potensi, hingga berbagai tantangan ekonomi di daerah.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dapat memperoleh data lengkap tanpa perlu membebani anggaran daerah (APBD). Informasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan serta program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Pendataan SE2026 secara langsung dari rumah ke rumah mulai dilaksanakan pada 15 Juni 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Khusus di Jawa Barat, pelaksanaannya secara resmi dicanangkan oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi, pada Minggu (21/6/2026).
Sebanyak lebih dari 40 ribu petugas diterjunkan untuk mendata aktivitas ekonomi di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Proses pendataan ini akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026, mencakup pelaku usaha hingga rumah tangga.
Sonny menyebutkan bahwa jumlah petugas di Jawa Barat mencapai 40.573 orang, bagian dari total sekitar 251 ribu petugas di seluruh Indonesia. Ia menilai angka tersebut sangat besar dan menunjukkan pentingnya peran Jawa Barat dalam sensus ini.
Dalam kesempatan tersebut, Sonny juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah di Jawa Barat untuk mendukung penuh pelaksanaan SE2026. Ia menekankan bahwa sensus ekonomi memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dibandingkan sensus penduduk maupun pertanian.
Acara pencanangan turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pejabat Kementerian Perindustrian, Forkopimda, para kepala daerah se-Jawa Barat, serta perwakilan instansi terkait lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di kediaman gubernur di Desa Wisata Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, yang dikenal sebagai kawasan wisata berbasis budaya dan pertanian.
Dalam penjelasannya, Sonny mengungkapkan empat hal baru dalam pelaksanaan SE2026. Pertama, durasi pendataan diperpanjang dari satu bulan menjadi sekitar dua setengah bulan. Kedua, sensus kali ini juga mencakup sektor pertanian. Ketiga, selain pelaku usaha, rumah tangga juga menjadi objek pendataan. Terakhir, penggunaan teknologi seperti gadget dan kecerdasan buatan (AI) diterapkan untuk meminimalkan kesalahan data.
Ia juga menjelaskan bahwa setiap rumah dan pelaku usaha yang telah didata akan diberi tanda berupa stiker sebagai bukti telah mengikuti sensus.
Masyarakat pun diimbau untuk mengikuti prinsip “TIR”, yaitu menerima kedatangan petugas, memberikan data yang benar, serta tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data dijamin.
Di sisi lain, para petugas lapangan diminta memastikan seluruh unit usaha maupun rumah tangga tercatat tanpa ada yang terlewat, demi menghasilkan data yang lengkap dan berkualitas.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sambutannya menegaskan pentingnya data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Menurutnya, data yang akurat dapat membantu pemerintah memahami kondisi sebenarnya dan menentukan solusi yang tepat.
Sebagai bentuk komitmen bersama, dilakukan penandatanganan dukungan oleh Wakil Kepala BPS, Gubernur Jawa Barat, Kepala BPS Provinsi, serta seluruh kepala daerah di Jawa Barat. Langkah ini menjadi simbol kerja sama antar pemangku kepentingan dalam menyukseskan SE2026.
Setelah acara, Gubernur Jawa Barat turut menjadi responden dalam pendataan yang dilakukan oleh petugas BPS Kabupaten Subang. Proses wawancara dilakukan secara langsung dan disaksikan oleh pejabat BPS pusat dan daerah, sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat.
Sebelumnya, Sonny juga meninjau langsung proses pendataan di salah satu rumah makan di Kabupaten Karawang guna memastikan pelaksanaan sensus berjalan sesuai standar dan menghasilkan data yang berkualitas.(BY)
