Dharmasraya — Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kembali berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat.
Pencapaian ini dianggap sebagai salah satu indikator bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin membaik seiring berbagai pembenahan yang terus dilakukan pemerintah kabupaten dalam beberapa tahun terakhir.
Penyerahan opini WTP tersebut dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, kepada Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, di Padang, Jumat (29/5/2026).
Raihan tahun ini memiliki makna khusus bagi Dharmasraya. Selain kembali mempertahankan status WTP secara berkelanjutan, daerah ini juga berhasil meningkatkan kualitas opini dibandingkan tahun sebelumnya. Pada LKPD 2024, Dharmasraya masih menerima WTP dengan catatan tertentu, sedangkan pada 2025 ini berhasil meraih WTP penuh tanpa pengecualian.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut yang dinilai sebagai buah dari kerja keras dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, ini menjadi pencapaian yang sangat membanggakan. Hasil ini menunjukkan bahwa berbagai upaya perbaikan tata kelola keuangan yang selama ini kami lakukan mulai memberikan hasil positif,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa hasil tersebut bahkan melampaui target yang sebelumnya diperkirakan pemerintah daerah. Sepanjang tahun berjalan, Pemkab Dharmasraya terus melakukan pembenahan mulai dari tahap perencanaan anggaran, administrasi keuangan, hingga penyusunan laporan keuangan agar lebih tertib dan sesuai aturan.
“Ini melebihi ekspektasi kami. Karena memang selama ini kami terus melakukan perbaikan agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Menurut Annisa, keberhasilan meraih WTP murni tidak terlepas dari kerja sama seluruh unsur pemerintah daerah. Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, katanya, membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah hingga unit pengawasan internal.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Dharmasraya, tim penyusun laporan keuangan, Sekretaris Daerah, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, para kepala OPD, serta seluruh pejabat pengelola keuangan yang telah berperan dalam penyusunan LKPD tersebut.
“Yang membanggakan, tahun ini kita berhasil meningkatkan kualitas opini dari tahun 2024 yang masih WTP dengan catatan menjadi WTP murni di 2025,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati Annisa berharap capaian ini dapat menjadi dorongan bagi seluruh jajaran Pemkab Dharmasraya untuk semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya penting untuk memenuhi aspek audit, tetapi juga menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Ke depan, capaian ini harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih serta pelayanan yang semakin optimal bagi masyarakat,” tutupnya.(des*)
