Painan — Para petani kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, tengah menghadapi tekanan berat akibat anjloknya harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.
Jika sebelumnya harga TBS masih berada di kisaran Rp2.000 per kilogram, kini nilainya merosot tajam hingga sekitar Rp700 per kilogram. Kondisi ini membuat para petani, terutama pekebun swadaya, semakin terhimpit karena di saat yang sama biaya produksi dan kebutuhan hidup terus meningkat.
Endi, petani sawit asal Kecamatan Lengayang, mengatakan penurunan harga terjadi secara mendadak sejak akhir pekan lalu. Perubahan yang cukup drastis dalam waktu singkat itu membuat para petani kebingungan.
“Dulu masih sekitar Rp2.000 per kilogram, sekarang tinggal Rp700,” ujarnya, dikutip Selasa (26/5/2026).
Ia menuturkan, para pengepul sempat menyebut salah satu faktor terganggunya distribusi adalah kelangkaan solar yang berdampak pada proses pengangkutan hasil panen. Namun, kepastian penyebab turunnya harga masih belum jelas di kalangan petani.
Keluhan serupa disampaikan Linda, petani sawit dari Kecamatan Sutera. Menurutnya, harga jual saat ini sudah tidak seimbang dengan tingginya biaya perawatan kebun.
“Pupuk NPK saja sudah sekitar Rp800 ribu per karung, sementara harga sawit cuma Rp700 per kilogram,” keluhnya.
Linda berharap pemerintah segera turun tangan agar harga kembali stabil, sehingga petani tidak terus merugi di tengah mahalnya kebutuhan sehari-hari.
“Kami berharap ada langkah cepat dari pemerintah. Jangan dibiarkan berlarut, karena semua kebutuhan sekarang mahal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Pesisir Selatan, Yul Afrizal, menjelaskan bahwa penurunan harga TBS tidak hanya terjadi di Pessel, tetapi juga di berbagai daerah sentra sawit lainnya.
Ia menyebut kondisi ini berkaitan dengan perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait tata kelola ekspor dan impor crude palm oil (CPO) yang nantinya akan dipusatkan melalui skema satu pintu oleh Danantara.
Selama ini, kata Yul, perusahaan sawit dapat melakukan ekspor melalui berbagai jalur. Namun ke depan, mekanisme tersebut akan disederhanakan dan dikendalikan secara terpusat.
“Ini kebijakan pemerintah pusat. Nantinya ekspor CPO akan dikelola satu pintu oleh Danantara. Saat ini perusahaan masih melakukan penjualan secara mandiri,” jelasnya.
Menurutnya, proses transisi ini masih dalam tahap penyesuaian sehingga berdampak pada fluktuasi harga di tingkat petani.
Meski demikian, Yul menyebut informasi dari asosiasi terkait menyatakan kondisi ini hanya sementara. Harga diharapkan kembali stabil bahkan berpotensi lebih baik setelah sistem baru berjalan optimal.
Ia juga menepis anggapan bahwa penurunan harga dipicu oleh kelangkaan solar.
“Tidak berkaitan dengan solar. Ini murni dampak dari perubahan kebijakan tata kelola sawit,” tegasnya.
Yul memastikan pola pemasaran petani tidak berubah. Petani tetap menjual hasil panen ke perusahaan seperti biasa, sementara perusahaan yang akan mengolahnya menjadi CPO untuk kemudian disalurkan dalam sistem ekspor yang baru.
“Petani tetap menjual ke perusahaan. Perusahaan mengolah menjadi CPO, lalu CPO tersebut masuk ke mekanisme ekspor melalui Danantara,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan ini ke depan dapat memperkuat tata kelola industri sawit nasional sekaligus membawa dampak positif bagi harga di tingkat petani.(des*)
