Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk mentransformasi layanan pertanahan menjadi lebih cepat, akuntabel, dan bebas dari pungutan liar (pungli). Hal ini disampaikan saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta, Senin (11/11/2024).
“Pelayanan adalah kata kunci. Kita harus melayani masyarakat dengan cepat, akuntabel, dan bersih, tanpa diskriminasi. Kerja keras saja tidak cukup; harus ada kerja cerdas dan tuntas,” ujar Nusron.
Dalam pertemuan ini, Menteri Nusron menyimak laporan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta mengenai capaian program prioritas di wilayah tersebut. Ia juga berdiskusi langsung dengan para Kepala Kantor Pertanahan di Jakarta untuk menggali hambatan dan tantangan dalam mencapai target pelayanan.
Salah satu fokus utama Nusron adalah pemberantasan pungli, yang dianggapnya sebagai penghambat utama pelayanan publik. “Memberantas pungli adalah langkah penting untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan. Ini harus menjadi komitmen bersama,” tegasnya.
Untuk mendukung transformasi layanan, Nusron menekankan perlunya rotasi dan mutasi pegawai secara efektif, disertai sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment). “Rotasi akan mencegah zona nyaman, meningkatkan loyalitas, dan mendukung sistem kerja yang lebih efisien,” tambahnya.
Menteri Nusron juga menggarisbawahi pentingnya menjaga persepsi publik terhadap Kementerian ATR/BPN. “Transformasi layanan harus berbasis akuntabilitas, transparansi, dan manajemen risiko yang terukur. Kita harus memastikan pelayanan bersih dan terpercaya,” katanya.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, turut mendukung arahan tersebut. Ia meminta jajaran Kanwil BPN DKI Jakarta untuk memaksimalkan pelayanan, terutama dalam era transparansi, di mana masyarakat dapat dengan mudah menilai kinerja pelayanan. “Kanwil dan Kantah adalah ujung tombak. Kita harus memastikan program Menteri terlaksana dengan baik,” ujar Ossy.
Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Sekretaris Jenderal Suyus Windayana, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis. Pertemuan ini juga dihadiri pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta.
Melalui langkah-langkah ini, Kementerian ATR/BPN bertekad mewujudkan layanan pertanahan yang lebih baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. (*)
