Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan anggaran dan transaksi belanja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengintegrasikan kegiatan pembelanjaan dapur SPPG dengan ekosistem Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah (SIPLah). Sistem ini ditargetkan dapat digunakan oleh seluruh dapur SPPG di Indonesia mulai Januari 2027.
Pengembangan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BGN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kesepakatan itu berfokus pada penguatan tata kelola belanja untuk mendukung operasional SPPG.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, penggunaan SIPLah merupakan upaya memanfaatkan sistem yang sudah memiliki pengalaman dalam mengelola transaksi pembelanjaan. BGN menilai pendekatan tersebut lebih efektif dibandingkan membangun mekanisme baru dari awal, selama sistem yang diadopsi dapat disesuaikan dengan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, pengalaman Kemendikdasmen dalam mengoperasikan SIPLah dapat menjadi referensi bagi BGN untuk menciptakan proses pengadaan kebutuhan SPPG yang lebih tertata dan memiliki standar pengelolaan yang jelas.
“Daripada membangun sesuatu dari awal yang belum tentu teruji, lebih baik kita mengadopsi sistem yang sudah ada, kemudian melakukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan SPPG. Harapannya, tata kelola pembelanjaan SPPG nantinya dapat berjalan sebaik sistem yang telah diterapkan Kemendikdasmen,” kata Sudaryono, Sabtu (31/10/2026).
Ia menyebutkan, penerapan SIPLah untuk kebutuhan SPPG sudah mulai diuji melalui proyek percontohan. Hingga saat ini, terdapat 40 dapur yang terlibat dalam uji coba tersebut dengan dukungan kurang lebih 400 pemasok.
BGN sendiri menargetkan sistem itu dapat diperluas ke sekitar 26.700 dapur SPPG. Untuk mencapai sasaran tersebut, sejumlah persiapan dilakukan secara bertahap guna memastikan seluruh aspek operasional siap sebelum penerapan nasional.
Sudaryono menerangkan, rangkaian pengembangan dijadwalkan berlangsung mulai dari soft launching pada November 2026, dilanjutkan peluncuran tahap berikutnya pada Desember 2026. Setelah melalui proses tersebut, implementasi secara menyeluruh diharapkan dapat dimulai pada Januari 2027.
Ia menegaskan, hasil evaluasi uji coba akan menjadi pertimbangan utama sebelum sistem diterapkan dalam skala besar. Meski demikian, BGN tetap membuka peluang untuk mempercepat pelaksanaan apabila kesiapan sistem memungkinkan.
“Sejauh ini pelaksanaannya berjalan baik. Kita sudah memiliki 40 dapur yang menjalankan uji coba dan sekitar 400 pemasok yang terlibat. Harapannya, pada Januari tahun depan sistem ini sudah dapat diimplementasikan di seluruh dapur. Namun, kita tetap harus melihat hasil uji coba dan memastikan kesiapan sistemnya,” ungkapnya.
Dari pihak Kemendikdasmen, dukungan terhadap program ini mencakup pemberian akses terhadap data dan informasi SIPLah, pembaruan data, pengembangan sistem, hingga penyediaan tenaga ahli dan narasumber untuk pelaksanaan bimbingan teknis.
Selain itu, Mitra Pengelola Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) akan mendukung operasional melalui layanan lokapasar. Platform tersebut menjadi sarana yang menghubungkan dapur SPPG dengan para pelaku usaha sebagai penyedia kebutuhan program.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengapresiasi kolaborasi kedua lembaga tersebut. Ia berharap kerja sama ini dapat meningkatkan mutu pelaksanaan MBG sehingga pelayanan semakin efektif dan penerima manfaat memperoleh dukungan sesuai kebutuhan.
Abdul Mu’ti juga menyampaikan bahwa penguatan layanan MBG merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan anak sekaligus mendorong semangat belajar para murid.
Ia berharap sinergi antara BGN dan Kemendikdasmen dapat memberikan dampak positif bagi pelaksanaan program tersebut di seluruh Indonesia.
Melalui penerapan SIPLah, pengelolaan transaksi dan pengadaan kebutuhan dapur SPPG diharapkan menjadi lebih sistematis, terkoordinasi, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Penguatan tata kelola belanja ini sekaligus diharapkan mendukung kelancaran pelaksanaan MBG, sehingga tujuan pemenuhan kebutuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat tercapai secara optimal.(YU)
