Karhutla di Sumatera dan Kalimantan Masih Terjadi, BNPB Siaga

BNPB mencatat karhutla seluas 359 hektare di empat provinsi Kalimantan dan Sumatera per 28 Oktober 2026 serta menyiagakan 61 armada udara.
BNPB mencatat karhutla seluas 359 hektare di empat provinsi Kalimantan dan Sumatera per 28 Oktober 2026 serta menyiagakan 61 armada udara.

Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hingga Rabu (28/10/2026), total luas lahan yang terbakar di empat provinsi di Sumatera dan Kalimantan tercatat mencapai 359 hektare.

Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, BNPB terus memperkuat kesiapsiagaan dengan menempatkan personel serta peralatan pemadaman di wilayah terdampak. Dukungan dari udara juga disiapkan melalui pengoperasian 61 armada untuk membantu patroli, modifikasi cuaca, dan pemadaman api.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan bahwa angka tersebut diperoleh berdasarkan pemantauan satelit. Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah titik kebakaran kembali terdeteksi di beberapa daerah yang menjadi perhatian pemerintah.

Dari empat provinsi yang dipantau, Sumatera Selatan mencatat luas kebakaran paling besar, yakni 262 hektare. Sementara itu, Kalimantan Selatan berada di urutan berikutnya dengan 75 hektare, disusul Kalimantan Barat seluas 12 hektare dan Kalimantan Tengah 10 hektare.

Data tersebut menunjukkan bahwa ancaman karhutla masih perlu diwaspadai, meskipun intensitas kebakaran di sejumlah wilayah sebelumnya dilaporkan mulai menurun.

Sumatera Selatan Catat Kebakaran Terluas

Berdasarkan rincian BNPB, sebaran luas karhutla di empat provinsi hingga 28 Oktober 2026 adalah sebagai berikut:

Sumatera Selatan: 262 hektare

Kalimantan Selatan: 75 hektare

Kalimantan Barat: 12 hektare

Kalimantan Tengah: 10 hektare

Berton menyampaikan bahwa kemunculan titik kebakaran baru berdasarkan hasil pengamatan satelit menjadi alasan bagi petugas untuk tetap mempertahankan kesiapan di lapangan.

Baca Juga  Asal Usul Kayu Gelondongan Misterius Diselidiki Bareskrim Usai Banjir Melanda Sumatera

Penanganan dilakukan dengan melibatkan personel dan perlengkapan yang tersedia di tingkat kabupaten maupun kota. Dengan demikian, petugas dapat segera bergerak ketika kebakaran kembali muncul di kawasan hutan atau lahan.

Menurut BNPB, upaya pengendalian tidak hanya berfokus pada lokasi yang sedang terbakar. Kesiapan juga dipertahankan di daerah yang kondisi kebakarannya mulai membaik guna mengantisipasi kemungkinan munculnya api kembali.

Puluhan Ribu Personel Disiagakan

Selain memantau perkembangan titik kebakaran, BNPB turut mengandalkan dukungan personel di empat provinsi tersebut. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah personel yang disiagakan terdiri atas 16.387 orang di Kalimantan Tengah, 14.458 orang di Kalimantan Barat, 12.287 orang di Sumatera Selatan, dan 7.927 orang di Kalimantan Selatan.

Ketersediaan personel tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat respons terhadap kebakaran, sekaligus mendukung kegiatan pengawasan dan penanganan di wilayah rawan.

BNPB menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak terbatas pada empat provinsi yang tercatat mengalami kebakaran. Daerah lain juga tetap diminta menjaga kesiapan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya titik api baru.

Peralatan pemadaman turut ditempatkan di badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), pemerintah daerah, serta satuan tugas di tingkat kabupaten dan kota. Seluruh perlengkapan tersebut dipertahankan dalam kondisi siap digunakan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.

Langkah ini dinilai penting karena berkurangnya titik api belum tentu berarti ancaman kebakaran telah sepenuhnya berakhir.

BNPB Operasikan 61 Armada Udara

Untuk memperkuat penanganan dari udara, BNPB menyiapkan 61 armada yang digunakan untuk mendukung berbagai operasi pengendalian karhutla.

Baca Juga  Korban Galodo Jadi 67 Orang, 20 Warga Masih Dicari

Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 armada dialokasikan untuk kegiatan patroli udara dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Adapun 37 armada lainnya digunakan untuk water bombing, yaitu upaya memadamkan api dengan menjatuhkan air dari helikopter ke area yang terbakar.

Patroli udara berperan membantu memantau kondisi wilayah serta mendeteksi potensi kebakaran. Sementara itu, operasi modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah pendukung yang dapat dilakukan sesuai kondisi atmosfer dan kebutuhan penanganan.

Adapun pengerahan helikopter untuk water bombing ditujukan untuk membantu menekan penyebaran api, terutama di lokasi yang membutuhkan dukungan pemadaman dari udara.

BNPB terus mengoordinasikan kesiapan personel, sarana darat, dan armada udara bersama pemerintah daerah serta unsur terkait. Pemantauan satelit juga menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi perkembangan kebakaran dan menentukan kebutuhan penanganan.

Dengan luas karhutla yang masih mencapai ratusan hektare, upaya pengendalian di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah tetap menjadi perhatian. Kesiapsiagaan berkelanjutan diharapkan mampu mempercepat penanganan sekaligus mengurangi risiko meluasnya kebakaran hutan dan lahan.(YU)