Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang membahas berbagai temuan di lapangan terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah Sumbar.
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar pada Kamis (4/6/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. Acara ini turut dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, unsur Forkopimda Sumbar, Direktur BBM BPH Migas BPH Migas, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga Sumbar PT Pertamina Patra Niaga, Kepala Dinas ESDM Sumbar, serta para kepala daerah kabupaten/kota se-Sumbar dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam rapat tersebut, Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM Subsidi Sumbar memaparkan sejumlah pola kecurangan yang masih ditemukan di lapangan. Di antaranya penggunaan nomor polisi kendaraan ganda, modifikasi tangki untuk menambah kapasitas pengisian, pengisian BBM berulang dengan berbagai kode QR, hingga dugaan penyaluran BBM subsidi untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan bahwa Pemerintah Kota Padang mendukung penuh langkah penguatan pengawasan distribusi BBM subsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pihak terkait sangat penting untuk mencegah penyimpangan distribusi BBM bersubsidi. Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya antrean panjang di sejumlah SPBU yang sempat mengganggu aktivitas masyarakat dan roda perekonomian daerah.
Fadly turut mendorong adanya perbaikan regulasi serta penguatan sistem pengawasan agar celah penyalahgunaan BBM subsidi dapat diminimalkan.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menekankan bahwa subsidi energi harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Menurutnya, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor.
Dari sisi regulator, Direktur BBM BPH Migas mengapresiasi langkah pengawasan yang telah dilakukan Satgas BBM Subsidi Sumbar. Ia menyebutkan bahwa upaya tersebut terbukti mampu menurunkan konsumsi solar subsidi secara signifikan, sekaligus menunjukkan berkurangnya distribusi kepada pihak yang tidak berhak.
BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penggunaan PIN atau OTP pada QR Code, guna memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi.
Di sisi lain, pihak PT Pertamina Patra Niaga Sumbar memastikan bahwa ketersediaan stok BBM di wilayah Sumatera Barat dalam kondisi aman. Mereka juga mencatat adanya penurunan antrean di SPBU setelah pengawasan diperketat.
Menurut pihak Pertamina, kondisi tersebut diharapkan dapat terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten serta kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan di daerah.(des*)
