Ichsanuddin Noorsy
Ekonom Strukturalis
Jakarta, Fativa id,
Kami meriset dan menulis. Sebab, itulah nadi peradaban yang sesungguhnya. Setahun meriset pemikiran ekopol Soemitro Djojohadikoesoemo, Nusantara Centre menemukan banyak temuan menarik. Kebetulan, subjek riset kali ini adalah ayah kandung Presiden Prabowo Subianto sehingga lebih menarik karena nanti akan ketahuan jalur DNA pemikiran keduanya. Setelah melewati banyak perdebatan, kami minta ekonom Ichsanuddin Noorsy membuat pengantar penajaman dan penalaran. Berikut tulisan terakhir dari dua artikel yang menyertai penerbitan buku kami. Sambil menunggu proses penerbitan di percetakan, pengantar ini kami bagi utuh untuk pembaca.
Luruhnya modal sosial di domestik AS, tingginya ketimpangan ekonomi dan ras di negara yang menjadi kiblat kebanyakan ekonom Indonesia, serta runtuhnya moral global disebabkan paksaan militer AS untuk tegaknya perdamaian, sebenarnya mengiringi tekanan AS pada perekonomian internasional untuk berkesinambungan menggunakan dolar AS. Dalam konstruksi itu, yang berlaku adalah multiple suitable standard, kemunafikan struktural, dan paksaan untuk mengikuti yang AS kehendaki. Ini membuktikan, sistem dan pola pikir AS gagal mengangkat harkat martabat manusia. Dunia kehilangan navigasi untuk mencapai kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan global yang memanusiakan manusia.
Kendati begitu riskan menggunakan utang untuk pembangunan, namun Soemitro menyetujui utang luar negeri untuk hal yang produktif. Sementara guna menentukan produktif atau tidak, tergantung pada model perencanaan pembangunan, orientasi dan alokasi anggaran, sikap teknokrat dan birokrat, budaya hukum, dan perilaku politisi. Saat Soemitro menyatakan bahwa anggaran bocor 30 persen, sebenarnya dia menegaskan sejak perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan pembangunan, budaya memburu rente kuat mewarnai kultur perekonomian Indonesia.
Ini menggambarkan tidak produktifnya Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak, baik barang maupun jasa. Dan pemburuan rente itu pun dibuktikan lebih lanjut oleh Bank Dunia bahwa pembangunan infrastruktur era Joko Widodo hanya menurunkan menjadi 23,7 persen dari 24 persen. Angka ini mengonfirmasi tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) hingga 6,25 persen. Sekaligus juga menunjukkan rendahnya produktivitas Indonesia. Pada titik ini, pandangan Soemitro mendapatkan bukti empiris.
Jauh sebelum itu terjadi, Soemitro membangun pemahaman pentingnya mengakumulasi potensi diri sebagai teknokrasi, politisi, sekaligus negarawan. Sebagai teknokrat, dia berkeinginan agar keputusan politik mempunyai muatan teknokratik yang porsi akademiknya tidak terganggu oleh kepentingan kelompok politik. Sebagai politisi, dia sadar bagaimana kebijakan dapat dijalankan dengan memperoleh dukungan masyarakat.
Dan sebagai negarawan, Soemitro berdiri di atas semua golongan dengan tujuan mengangkat harkat martabat rakyat Indonesia. Dan semua itu mustahil dengan menggantungkan bangsa dan negara ini secara struktural pada kekuatan asing. Lalu orang sulit mencari jawaban, kenapa pada pemberontakan PRRI/Permesta, Soemitro menjadi tokoh kunci yang mencari dukungan senjata dari AS. Pikiran saya langsung teringat pada pendapat KGPH Jati Kusumo pada saya pribadi saat makan siang bersama sekitar tahun 1988. Raja Solo ini diperintahkan A. Yani untuk membawa Soemitro ke Jakarta. Saat Jati Kusumo tiba di Padang, Soemitro dan keluarga sudah melarikan diri. Muncul isu, pelariannya juga membawa dana dukungan AS juga dana kekayaan keluarganya.
Toh, seperti juga pendapat Moh. Hatta yang menyatakan tidak ada kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi, Soemitro pun berpendapat kemerdekaan politik tidak otomatis menghasilkan kemandirian ekonomi. Lagi-lagi masalahnya terletak pada paradigma penyelenggaraan negara, sikap perilaku politisi, efektivitas pembangunan yang berpijak pada tekad mencapai kedaulatan ekonomi, dan mental birokrasi. Saat yang sama masalah modal finansial, produktivitas rendah, dan jejaring kekuasaan yang membentuk kekuasaan pasar merupakan bagian utuh persoalan menjalankan visi dan misi konstitusi. Sedangkan ekspor bahan mentah seperti era penjajahan membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dan menghambat akumulasi modal domestik.
Perspektif ini menyentuh akar masalah, yakni stabilitas harga sebagai hajat hidup orang banyak, kegagalan membentuk surplus anggaran karena tidak tercapainya nilai tambah ekonomi, perilaku rente, dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Tanpa membangun perencanaan struktural menuju industri bernilai tambah tinggi, negara berkembang atau negara pinggiran akan terus berada dalam lingkaran ketergantungan. Pandangan ini dekat dengan pemikiran Samir Amin dan Immanuel Wallerstein sebagai bukti seorang Soemitro adalah strukturalis.
Alhasil, diakui bahwa pendidikan, tingkat keterampilan, membangun keyakinan untuk membela kepentingan nasional, serta semangat menghasilkan dari segenap lapisan masyarakat menjadi prasyarat melepas jeratan perekonomian warisan kolonial dan tekanan struktural eksternal. Karena itu orientasi berlebihan pada ekspor dan kepercayaan bahwa pasar global itu netral jelas merupakan kebodohan dan perilaku petinggi negeri yang ahistoris. Sejak David Ricardo bicara tentang keunggulan komparatif hingga keadilan distributif pada pendekatan perdagangan internasional menurut Krugman, sampai dengan konsep competitive coexistence, panggung perekonomian global sulit mencapai kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan bersama.
Benar semua pihak mencoba untuk tidak zero sum game. Tapi dalam kasus AS keluar dari berbagai lembaga multilateral dan hengkang dari kesepakatan politik dan dagang menurut ketentuan PBB dan WTO, AS justru menerapkannya dengan prinsip mengutamakan dan menjunjung tinggi kepentingan nasional. Itulah MAGA. Bahkan zero sum game negative, meminjam istilah Joseph E. Stiglitz, diterapkan tanpa peduli. Kasus diluruhkannya kedaulatan Venezuela dan “didikte”-nya sejumlah negara untuk berinvestasi di AS membuktikan hal tersebut. Dalam konteks Agreement on Reciprocal Trade antara AS dan Indonesia, zero sum game itu terlihat jelas: keseimbangan tidak terjadi sebagai wujud tidak adanya kesetaraan dalam negosiasi. Memang ada kerja sama, tapi saat memitigasi risiko dan gesekan mitra dagang, Indonesia wajib mengikuti kebijakan AS. Akibatnya bukan persaingan dalam kebaikan bersama. Dengan muara persoalan itu, konsep Soemitro yang kita gunakan sebagai pisau analisis kebijakan justru menghasilkan pemahaman ketertundukan Indonesia pada tekanan struktural eksternal.
Jika masuk dalam korelasi keuangan, teknologi, dan militer, maka tekanan struktural eksternal itu malah menunjukkan rapuhnya penegakan fondasi internal. Maksudnya, sistem dan pola fondasi internal tersedia, walau tidak sempurna. Namun ketersediaan sistem dan pola fondasi internal tidak ditegakkan, bahkan diabaikan. Maka hasilnya adalah Indonesia merupakan negara rentan kedaulatan ekonomi politik karena mengkhianati fondasi dan visi misi ekonomi konstitusi 1945. Artinya, sejak reformasi hingga saat ini, penyelenggara negara gagal merestrukturisasi public distrust, public disorder, dan public disobedient. Bahkan melanjutkan situasi yang berpotensi menjadi negara yang mengidap krisis kepemimpinan yang negarawan.
Lalu apakah politisi produk UUD 2002 tidak memahami semangat, nilai kejuangan, dan visi misi konstitusi? Bahkan, apakah Partai Gerindra yang Pasal 11 Anggaran Dasarnya ingin menegakkan Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 33, gagal memetakan masalah dan kemudian gagal membuat perencanaan serta pelaksanaan pembangunan?
Buku ini sebenarnya mengajak para pembacanya untuk memahami pemikiran strukturalis. Dalam ekonomi pemikiran itu tergantung pada nilai dasar yang menjadi rujukannya. Jika rujukan dasarnya adalah Konstitusi 1945, maka pemikiran strukturalis penyelenggara negara pasti menggenggam komitmen bahwa pemerintahan wajib membebaskan bangsa dan rakyat Indonesia dari ketertindasan dalam segala bentuknya, kebodohan, kemiskinan dengan segala makna dan lingkupnya, ketimpangan, dan kehinaan. Tanpa itu, omong kosong, atau omon-omon saja.
Mudah-mudahan kita memahami bahwa masih ada anak bangsa yang peduli untuk menegakkan kemerdekaan politik bersama dengan kemerdekaan ekonomi, seperti anjuran Moh. Hatta dan Soemitro Djojohadikusumo. Dan, itu berarti melawan dan memenangkan tekanan arus global. Kuat? Ada peluangnya sepanjang tidak hanyut dengan kebodohan yang menyesatkan.(*)
