Jakarta – Dalam satu tahun terakhir, kebijakan pangan nasional yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan hasil nyata di lapangan. Kebijakan kenaikan harga gabah berhasil meningkatkan kesejahteraan petani dan memperoleh dukungan luas dari masyarakat.
Berdasarkan survei Litbang Kompas yang dirilis pada 10 Oktober 2025, sebanyak 77 persen responden meyakini bahwa kebijakan kenaikan harga gabah mampu meningkatkan taraf hidup petani. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Melalui Inpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, untuk menjalankan berbagai program strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pemerintah menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram dengan target pengadaan beras dalam negeri mencapai 3 juta ton. Kebijakan ini bertujuan memperkuat cadangan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan bahwa keberhasilan sektor pangan tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para petani. Ia menegaskan, kebijakan pangan tidak hanya difokuskan pada ketersediaan stok beras, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan petani sebagai pilar utama produksi pangan nasional.
“Prioritas kami adalah memastikan produksi dalam negeri terus meningkat, harga gabah petani tetap stabil, serta masyarakat mendapatkan beras yang terjangkau dan berkualitas,” ujar Amran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Dampak positif kebijakan tersebut turut tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2025 mencapai 124,36—angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan bahwa pendapatan petani kini melampaui biaya produksinya, yang berarti kesejahteraan mereka terus membaik.
Survei Kompas juga mengungkapkan bahwa 83 persen responden menilai beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) tergolong terjangkau dan berkualitas. Sementara itu, 61,5 persen masyarakat mengaku puas terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional yang dijalankan pemerintah.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, turut memberikan apresiasi atas capaian tersebut.
“Langkah-langkah yang diambil pemerintah sudah berada di jalur yang benar. Masyarakat, terutama petani, kini mulai merasakan manfaatnya,” ujar Yohan, Rabu (15/10/2025).
Ia menilai kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga gabah, menjaga pasokan beras, serta memperkuat koordinasi lintas lembaga merupakan bukti nyata keberpihakan negara terhadap petani.
Yohan pun mendorong Kementan untuk terus melanjutkan kebijakan pangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada petani.
“Fokus utamanya tetap tiga hal: meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan memastikan ketersediaan beras yang terjangkau bagi seluruh rakyat,” pungkasnya.(des*)
