Pulau Punjung– Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Annisa Suci Ramadhani menegaskan komitmennya bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendorong upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bertekad kuat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Annisa di Pulau Punjung, Kamis (22/5).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penolakan terhadap praktik gratifikasi dalam bentuk apa pun, dukungan terhadap penegakan hukum atas kasus korupsi, serta pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran APBD yang tepat waktu dan terbuka.
Pernyataan ini disampaikan usai penandatanganan komitmen bersama dalam Rapat Koordinasi Nasional yang digelar KPK RI di Jakarta pada Rabu (21/5).
Lebih lanjut, Bupati Annisa mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tengah memfokuskan diri pada delapan area strategis yang rawan korupsi. Upaya mitigasi ini meliputi:
1. Transparansi dan partisipasi berbasis data dalam proses perencanaan serta penganggaran APBD.
2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara terbuka dan kompetitif melalui sistem e-procurement.
3. Reformasi pelayanan perizinan agar mudah diakses, cepat, dan bebas pungutan liar.
4. Penguatan fungsi pengawasan internal serta menjaga independensi APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).
5. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN guna mencegah praktik jual beli jabatan.
6. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola secara adil dan bertanggung jawab.
7. Penataan aset daerah yang tertib secara administratif dan hukum.
8. Pengelolaan dana desa secara transparan dan tepat sasaran dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Sejalan dengan langkah tersebut, Ketua DPRD Dharmasraya, Jemi Hendra, turut menyatakan dukungannya. Ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(des*)
