Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang, Sumatera Barat, mengalokasikan anggaran sebesar Rp91,5 miliar untuk pengelolaan sampah pada 2025. Jumlah ini meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp42,2 miliar. Setiap harinya, Kota Padang menghasilkan lebih dari 600 ton sampah, sehingga penanganan yang lebih optimal menjadi prioritas.
Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar, menegaskan bahwa peningkatan anggaran ini menunjukkan keseriusan Pemko dalam mengatasi persoalan sampah yang semakin mengkhawatirkan.
Selain dukungan anggaran, Pemko Padang juga menggandeng berbagai pihak, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, akademisi, dan pemerintah pusat untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.
“Kami berharap kerja sama ini bisa mengubah sampah dari sekadar limbah menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Andree. Ia juga menyambut baik program Kemenkeu Peduli Sampah yang sejalan dengan target zero waste pada 2050.
Saat ini, sekitar 70 persen sampah di Kota Padang merupakan sampah organik, di mana 63 persennya berasal dari sisa makanan. Selain itu, terdapat 12,4 persen sampah plastik, sementara sisanya terdiri dari jenis lain. Tantangan utama yang dihadapi Pemkot adalah masih banyaknya sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dibandingkan diolah menjadi produk bernilai ekonomis.
Di sisi lain, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, memastikan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Refuse Derived Fuel (RDF) di Kota Padang tetap berjalan meski ada penyesuaian anggaran. Proyek ini, yang diperkirakan menelan biaya Rp107 miliar, masih dalam proses lelang.
Berdasarkan kajian Balai Prasarana Permukiman, total sampah yang dihasilkan Kota Padang mencapai 440 ton per hari, dan TPST RDF diharapkan mampu mengolah sekitar 200 ton sampah per hari.(des*)
