Pasaman Barat – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan menargetkan status bebas buang air besar sembarangan (BABS) melalui deklarasi Open Defecation Free (ODF). Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendorong perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.
Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat persiapan deklarasi ODF di Aula Kantor Bupati, Jumat (24/10/2025). Acara tersebut dihadiri jajaran pemerintah daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, wali nagari, serta organisasi perempuan seperti TP-PKK, GOW, dan DWP.
“Kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas, terutama dengan menghapus kebiasaan buang air besar sembarangan. Ini bukan hanya masalah kebersihan, tetapi juga terkait kualitas hidup dan upaya pencegahan stunting,” ujar Yulianto.
Bupati menekankan bahwa gerakan Stop BABS adalah tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Program ini merupakan pilar pertama dari Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang bertujuan mendorong perubahan perilaku melalui pemberdayaan warga.
“Dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, baru 16 yang berstatus ODF. Tiga yang belum termasuk Pasaman Barat. Karena itu, kita harus bekerja keras agar segera menyusul,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Yulianto meminta seluruh camat, wali nagari, dan TP-PKK untuk memastikan kesiapan data, dokumen, dan kondisi lapangan agar deklarasi ODF dapat berjalan lancar dan akurat.
“Kita harus menunjukkan bahwa Pasaman Barat layak mendapat pengakuan sebagai daerah bebas buang air besar sembarangan,” tegasnya.
Selain masalah sanitasi, Bupati juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan keluarga. Ia mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam cabai, sayuran, dan tanaman produktif lainnya sebagai antisipasi kenaikan harga bahan pangan.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Pasaman Barat, Sifrowati Yulianto, menegaskan peran strategis PKK dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui 10 Program Pokok PKK yang berfokus pada kesehatan dan gizi.
“Masalah seperti stunting, kemiskinan, dan dampak globalisasi tidak bisa diatasi pemerintah sendiri. PKK harus aktif menggerakkan masyarakat agar lebih mandiri dan sehat,” kata Sifrowati.
Ia juga mengajak seluruh kader PKK di kabupaten, kecamatan, dan nagari untuk memanfaatkan pekarangan secara produktif. “Dengan menanam cabai, sayuran, dan buah di rumah, keluarga tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan. Mari mulai dari lingkungan sendiri untuk masa depan lebih baik,” pungkasnya.
Deklarasi Pasaman Barat sebagai daerah bebas BABS dijadwalkan menjadi tonggak penting dalam membangun masyarakat yang sehat, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat komitmen daerah terhadap pembangunan sanitasi berkelanjutan.(des*)
