Jakarta – Pemerintah mengambil langkah untuk meredam kenaikan harga cabai rawit dengan memperkuat distribusi dari daerah yang memiliki pasokan berlebih menuju wilayah yang mengalami lonjakan harga.
Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena harga rata-rata cabai rawit di tingkat nasional kini berada di angka Rp81.052 per kilogram. Perbedaan harga antardaerah juga cukup mencolok.
Sulawesi Utara tercatat sebagai salah satu wilayah dengan harga cabai rawit tertinggi, yakni mencapai rata-rata Rp152.872 per kilogram. Sebaliknya, harga terendah tercatat di Nusa Tenggara Timur dengan rata-rata Rp56.604 per kilogram.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengoptimalkan kembali skema Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Program ini digunakan untuk memindahkan pasokan pangan dari daerah surplus ke wilayah yang membutuhkan.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, FDP akan difokuskan pada daerah yang mengalami persoalan pasokan maupun perubahan harga cabai rawit yang cukup signifikan.
Ia menyebut kondisi di Kediri menjadi salah satu perkembangan yang perlu segera mendapatkan perhatian. Karena itu, Bapanas akan kembali berkoordinasi dengan Kementan untuk memetakan daerah yang memiliki stok cabai dan memungkinkan menjadi sumber distribusi.
Menurut Ketut, pasokan dari daerah dengan harga relatif rendah dapat diarahkan ke wilayah yang harga cabainya sudah tinggi. Pemerintah juga akan melibatkan petani champion untuk membantu proses penyediaan dan pengiriman komoditas tersebut.
Pelaksanaan FDP cabai rawit sebelumnya telah dilakukan pada triwulan pertama 2026. Berdasarkan data Bapanas, total cabai rawit yang dimobilisasi melalui program tersebut mencapai 5.590 kilogram.
Dari jumlah itu, sebanyak 3.150 kilogram dikirim dari Enrekang, Sulawesi Selatan, menuju Pasar Induk Kramat Jati di Jakarta. Sementara 1.140 kilogram lainnya disalurkan ke Lombok Tengah dan 1.300 kilogram ke Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Distribusi tersebut juga ikut berpengaruh terhadap perkembangan inflasi. Pada April 2026, cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mendorong deflasi setelah tekanan harga pangan mulai berkurang pasca-Ramadan dan Idulfitri.
Di sisi lain, perubahan harga cabai rawit tidak terlepas dari kondisi produksi di lapangan. Sejumlah faktor yang memengaruhi antara lain musim kemarau yang berlangsung panjang, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) seperti trips dan kutu kebul, serta keputusan petani mengalihkan lahan ke tanaman komoditas lain.
Kementan memastikan ketersediaan produksi cabai rawit secara nasional masih mencukupi hingga penghujung 2026. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat (STO) Kementan Sudi Mardianto memperkirakan produksi cabai rawit pada September mencapai sekitar 119 ribu ton.
Untuk wilayah Jawa Timur, Sudi menyebut Banyuwangi memiliki standing crop sekitar 1.486 hektare, sedangkan Sampang mencapai 1.691 hektare. Produksi dari kedua wilayah tersebut mulai menunjukkan peningkatan dengan hasil sekitar 5.000 ton.
Sementara itu, sentra produksi cabai rawit di Pulau Jawa antara lain berada di Temanggung, Brebes, dan Magelang. Meski sebagian wilayah masih berada pada tahap awal musim tanam sehingga produksi belum maksimal, pasokan dari sejumlah sentra tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan menjelang periode Natal dan Tahun Baru.
Sudi menambahkan, petani cabai rawit yang berada dalam pembinaan Kementan telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan harga.
Apabila dibutuhkan, pasokan dari daerah produksi dapat segera diarahkan melalui skema FDP ke wilayah yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi.
Para petani tersebut, kata Sudi, siap membantu memenuhi kebutuhan cabai rawit di daerah yang mengalami keterbatasan pasokan sekaligus ikut menjaga agar lonjakan harga tidak semakin besar.(BY)
